Periskop.id - Pemerintah China kini menempuh langkah yang lebih agresif dalam menghadapi tantangan demografi yang semakin pelana.
Sebagai upaya untuk meningkatkan angka kelahiran yang terus merosot, negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia ini mulai memberlakukan perombakan sistem perpajakan yang secara langsung menyasar instrumen pembatasan kehamilan.
Dilansir dari laporan BBC, mulai 1 Januari 2026, masyarakat di China akan dikenakan pajak penjualan sebesar 13% untuk pembelian alat kontrasepsi, termasuk kondom, pil KB, dan berbagai perangkat kontrasepsi lainnya.
Langkah ini merupakan bagian dari penghapusan banyak pengecualian pajak yang telah berlaku sejak tahun 1994, sebuah era di mana Beijing masih sangat ketat menerapkan kebijakan satu anak.
Sebagai kompensasi dan bentuk insentif, pemerintah juga membebaskan layanan pengasuhan anak dari beban pajak. Tidak hanya itu, perombakan kebijakan ini juga membebaskan layanan terkait pernikahan dan perawatan lansia dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Hal ini merupakan bagian dari strategi luas yang mencakup perpanjangan cuti orang tua serta pemberian bantuan tunai guna mendorong warga muda untuk membangun keluarga.
Krisis Populasi dan Bayang-Bayang Penuaan
Beijing berada dalam tekanan besar karena populasi mereka tercatat telah menyusut selama tiga tahun berturut-turut. Data resmi menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hanya ada 9,54 juta bayi yang lahir di seluruh negeri.
Angka tersebut sangat memprihatinkan karena hanya mencapai sekitar setengah dari jumlah kelahiran satu dekade lalu, saat aturan pembatasan jumlah anak pertama kali mulai dilonggarkan.
Penerapan pajak pada alat kontrasepsi ini memicu gelombang kekhawatiran di masyarakat. Selain risiko meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan, para ahli kesehatan juga menyoroti potensi peningkatan risiko penularan HIV.
Di ranah media sosial, kebijakan ini bahkan menjadi bahan ejekan, di mana warga menilai bahwa mahalnya harga kondom tidak akan serta-merta membuat mereka ingin memiliki anak jika faktor ekonomi lainnya tidak dibenahi.
Hambatan Biaya Hidup yang Fantastis
Berdasarkan laporan tahun 2024 dari YuWa Population Research Institute di Beijing, China merupakan salah satu negara dengan biaya membesarkan anak yang paling mahal di dunia.
Tingginya biaya tersebut dipicu oleh sistem pendidikan yang sangat kompetitif yang memaksa orang tua mengeluarkan uang sekolah yang besar. Selain itu, banyak perempuan menghadapi dilema berat dalam menyeimbangkan karier profesional dengan peran pengasuhan.
Situasi ini diperparah oleh perlambatan ekonomi dan krisis properti yang menggerus tabungan masyarakat. Faktor-faktor tersebut menciptakan ketidakpastian masa depan bagi generasi muda, sehingga kepercayaan diri untuk memiliki keturunan berada pada titik yang rendah.
Dari Insentif Menuju Tekanan
Mengutip laporan The Guardian, China sebenarnya telah mencoba berbagai cara untuk membalikkan keadaan dalam satu dekade terakhir. Batas jumlah anak telah dinaikkan hingga tiga anak per pasangan.
Pemerintah daerah pun bereksperimen dengan berbagai cara, mulai dari potongan biaya program bayi tabung, subsidi tunai, hingga tambahan hari cuti berbayar bagi pasangan baru.
Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan dana fantastis sebesar 90 miliar yuan atau sekitar US$12,7 miliar untuk program subsidi pengasuhan anak nasional yang pertama.
Program ini memberikan bantuan sebesar 3.600 yuan per tahun untuk setiap anak berusia di bawah tiga tahun. Pemerintah juga berencana memperluas asuransi kesehatan nasional agar menopang seluruh biaya persalinan.
Namun, efektivitas insentif tersebut masih dipertanyakan. Angka kelahiran tahun 2024 yang tercatat sebesar 6,77 per 1.000 penduduk dinilai masih sangat jauh dari tingkat historis yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas populasi.
Hal ini memicu kekhawatiran bahwa otoritas mulai beralih dari metode insentif ke arah tekanan yang lebih mengganggu privasi.
Beberapa laporan dari wilayah Yunnan menyebutkan bahwa petugas pemerintah daerah mulai menelepon perempuan secara langsung untuk menanyakan siklus menstruasi dan rencana kehamilan mereka.
Di sebuah kabupaten, perempuan bahkan diwajibkan melaporkan tanggal menstruasi terakhir kepada otoritas kesehatan dengan alasan untuk mengidentifikasi calon ibu.
Praktik pemantauan yang ketat ini menandakan babak baru yang kontroversial dalam upaya China menyelamatkan demografinya dari jurang penyusutan.
Tinggalkan Komentar
Komentar