Periskop.id - Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Annalena Baerbock, Rabu (21/1) kembali menegaskan status Greenland sebagai bagian dari Denmark. Pernyataan ini diungkapkan di tengah diskusi geopolitik baru-baru ini yang melibatkan pulau tersebut.
"Terdapat kepentingan geopolitik dan kekhawatiran keamanan, tetapi ini sama sekali tidak berarti bahwa penduduk Greenland bukan bagian dari Greenland dan bukan bagian dari warga negara Kerajaan Denmark. Dengan demikian, warga negara Uni Eropa dan anggota NATO, mereka menikmati hak kedaulatan yang sama seperti siapa pun di dunia," kata Baerbock di Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Davos.
Greenland merupakan bagian dari Kerajaan Denmark. Namun, Presiden Donald Trump berulang kali menyatakan, Greenland harus bergabung dengan AS, dengan alasan pentingnya posisi strategis pulau tersebut untuk keamanan nasional.
Menanggapi hal itu, otoritas Denmark dan Greenland telah memperingatkan Washington agar tidak merebut pulau tersebut, seraya menegaskan perlunya integritas teritorialnya dihormati.
Uni Eropa
Sebelumnya, Uni Eropa dengan tegas mendukung Greenland dan Denmark dalam mempertahankan keutuhan wilayah mereka, kata Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Kaja Kallas, sembari menegaskan, kedaulatan tidak bisa dijadikan alat tawar-menawar.
“Greenland adalah milik rakyatnya. Tidak ada ancaman atau tarif yang akan mengubah hal itu. Kedaulatan bukan untuk diperdagangkan,” kata Kallas pada Selasa (20/1) di hadapan Parlemen Eropa dalam debat pleno mengenai pernyataan terbaru Amerika Serikat terkait Greenland.
Kallas menambahkan, respons Uni Eropa harus tetap tenang, bersatu, dan berlandaskan hukum internasional. Ia juga menegaskan, tidak ada negara yang berhak mengambil alih wilayah negara lain.
“Tidak di Ukraina, tidak di Greenland, tidak di mana pun di dunia,” ucapnya, seraya menegaskan komitmen UE terhadap tatanan internasional berbasis aturan.
Pejabat Uni Eropa itu turut menyatakan, pembahasan mengenai masa depan Greenland dilakukan langsung antara Denmark dan Greenland, serta tekanan atau ancaman dari pihak luar bersifat kontraproduktif.
Merujuk pada ancaman tarif dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada negara-negara Eropa, Kallas menilai, langkah tersebut hanya berisiko membuat Eropa dan Amerika Serikat sama-sama menjadi lebih miskin serta merusak kemakmuran bersama.
“Kami tidak tertarik untuk memulai konflik, tetapi kami akan mempertahankan posisi kami. Eropa memiliki seperangkat instrumen untuk melindungi kepentingannya,” tambah Kallas.
Kawasan Arktik kini muncul sebagai garis depan baru dalam persaingan geostrategis. Seiring mencairnya es Arktik, Kallas memperingatkan akan meningkatnya risiko perluasan kehadiran Rusia dan China di wilayah tersebut. “Jika ada kekhawatiran mengenai keamanan Greenland, NATO sangat yang tepat untuk menanganinya,” ucapnya.
Dia juga menggarisbawahi bahwa dalam sepekan terakhir sejumlah negara Eropa telah mengirim personel militer dalam misi peninjauan ke Greenland.
“Kehadiran ini bertujuan menjaga kawasan tetap aman, dapat diprediksi, dan stabil, serta tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun. Karena, pertahanan dan perlindungan Greenland merupakan perhatian bersama Eropa dan seluruh aliansi NATO,” tambahnya.
Pada Sabtu, Trump mengatakan Washington akan memberlakukan tarif sebesar 10 persen terhadap barang-barang dari Denmark, Norwegia, Swedia, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Finlandia mulai 1 Februari, yang akan meningkat menjadi 25% pada Juni hingga tercapai kesepakatan mengenai pembelian Greenland secara penuh dan total.
Menanggapi hal itu, para pemimpin Eropa menolak ancaman tarif Trump terhadap delapan negara Eropa tersebut. Mereka menegaskan kembali solidaritas mereka dengan Denmark.
Tinggalkan Komentar
Komentar