periskop.id - China menegaskan posisinya untuk tidak ikut serta dalam negosiasi pengendalian senjata nuklir antara Amerika Serikat (AS) dan Rusia, meski tekanan internasional semakin besar setelah berakhirnya Perjanjian New START pada 4 Februari 2026.
Melansir Antara, Sabtu (7/2), Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, menekankan bahwa kapasitas nuklir negaranya tidak sebanding dengan dua kekuatan besar tersebut.
“Kekuatan nuklir China sama sekali tidak setara dengan AS atau Rusia. Karenanya, China tidak akan ikut serta dalam negosiasi perlucutan senjata nuklir untuk saat ini,” ujarnya dalam konferensi pers di Beijing.
New START, yang ditandatangani pada 2010 oleh Barack Obama dan Dmitry Medvedev, membatasi jumlah hulu ledak strategis masing-masing negara hingga 1.550 unit serta sistem pengiriman strategis hingga 800 unit. Kesepakatan ini sempat diperpanjang pada 2021, namun kini berakhir tanpa kepastian kelanjutan.
Meski Rusia sempat menangguhkan perjanjian pada 2023 akibat perang Ukraina, kedua negara tetap mematuhi batasan yang ada. Namun, dengan berakhirnya New START, baik Washington maupun Moskow kini bebas meningkatkan jumlah rudal dan hulu ledak, sebuah langkah yang berpotensi memicu perlombaan senjata baru.
AS melalui Presiden Donald Trump sebelumnya menyatakan bahwa perjanjian pengendalian senjata di masa depan harus mencakup China, yang dianggap sedang memperluas arsenal nuklirnya. Rusia pun berpendapat bahwa Prancis dan Inggris sebagai kekuatan nuklir Eropa juga harus dilibatkan.
Data terbaru menunjukkan Rusia memiliki 4.309 hulu ledak nuklir, AS 3.700, sementara China sekitar 600. Angka ini jauh di bawah kekuatan nuklir Washington dan Moskow, sehingga Beijing menilai keterlibatannya dalam negosiasi tidak relevan.
Penolakan China ini menimbulkan kekhawatiran terhadap masa depan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) 1970. Tanpa komitmen baru dari negara-negara pemilik senjata nuklir, kredibilitas NPT sebagai pilar keamanan global bisa terancam.
China memilih berdiri di luar meja perundingan, dengan alasan proporsionalitas kekuatan. Namun, sikap ini sekaligus memperlihatkan dilema dunia: bagaimana menjaga stabilitas strategis global ketika salah satu kekuatan besar menolak ikut serta dalam kerangka perlucutan senjata.
Tinggalkan Komentar
Komentar