periskop.id - Rusia secara resmi menyatakan bahwa sejak 4 Februari 2026, pihak-pihak yang terikat dalam Perjanjian Pengurangan dan Pembatasan Senjata Serangan Strategis Lebih Lanjut (New START) tidak lagi berkewajiban mengikuti aturan maupun deklarasi simetris. Langkah ini menandai berakhirnya satu-satunya perjanjian nuklir yang masih berlaku antara Moskow dan Washington.
Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa upaya memperpanjang masa berlaku perjanjian telah dilakukan, termasuk melalui inisiatif Presiden Vladimir Putin pada 22 September lalu.
Putin saat itu mengusulkan agar pembatasan senjata tetap diberlakukan setidaknya satu tahun setelah masa berlaku New START berakhir. Namun, menurut Kemlu, Amerika Serikat (AS) tidak memberikan tanggapan resmi melalui jalur diplomatik.
“Dalam situasi saat ini, kami berasumsi bahwa para pihak dalam New START tidak lagi terikat oleh kewajiban atau deklarasi simetris apa pun dalam kerangka perjanjian tersebut, termasuk ketentuan intinya, dan pada prinsipnya bebas memilih langkah selanjutnya,” ujar Kemlu Rusia dikutip dari Antara.
Moskow menekankan bahwa kebijakan senjata strategisnya akan dikembangkan secara “bertanggung jawab dan seimbang” dengan mempertimbangkan kebijakan militer AS serta dinamika keamanan global. Rusia juga menegaskan kesiapan mengambil langkah militer-teknis untuk menangkal ancaman tambahan terhadap keamanan nasional.
“Pada saat yang sama, negara kami tetap terbuka untuk mencari cara-cara politik dan diplomatik guna menstabilkan situasi strategis secara menyeluruh berdasarkan solusi dialog yang setara dan saling menguntungkan, apabila kondisi yang sesuai untuk kerja sama tersebut tercipta,” tambah Kemlu Rusia.
New START, yang ditandatangani pada 2010 dan diperpanjang hingga 2026, membatasi jumlah hulu ledak nuklir strategis yang dapat dimiliki kedua negara hingga 1.550 unit. Perjanjian ini juga mengatur inspeksi lapangan untuk memastikan kepatuhan. Dengan berakhirnya kesepakatan, para analis memperingatkan risiko meningkatnya perlombaan senjata nuklir tanpa regulasi.
Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), jumlah hulu ledak nuklir global pada 2025 mencapai sekitar 12.100, dengan Rusia dan AS menguasai lebih dari 90%-nya. SIPRI juga mencatat tren modernisasi arsenal nuklir di kedua negara, termasuk pengembangan sistem rudal hipersonik dan senjata berbasis laut.
Pakar keamanan internasional dari Carnegie Endowment for International Peace menilai berakhirnya New START dapat memperburuk ketegangan geopolitik, terutama di tengah konflik regional dan meningkatnya ketidakpastian hubungan Rusia-AS.
Tanpa mekanisme verifikasi, dunia berisiko kembali ke era Perang Dingin dengan perlombaan senjata yang tidak terkendali.
Tinggalkan Komentar
Komentar