Periskop.id - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tetap membuka peluang pembicaraan dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un "tanpa prasyarat apa pun". Hal ini diungkapkan pejabat Gedung Putih, Kamis (26/2), menanggapi pernyataan terbaru Kim mengenai hubungan bilateral.
Pejabat tersebut mengatakan kepada Kyodo News sikap pemerintahan Trump terhadap Korea Utara tidak berubahetelah media pemerintah negara itu melaporkan Kim mengisyaratkan dalam kongres partai berkuasa bahwa ia dapat memperbaiki hubungan dengan AS jika Washington meninggalkan kebijakan permusuhan terhadap Pyongyang.
Pejabat itu mencatat, Trump telah menggelar tiga pertemuan puncak bersejarah dengan Kim yang menstabilkan Semenanjung Korea.
Kongres Partai Buruh Korea yang berlangsung selama sepekan, dan digelar untuk pertama kalinya sejak 2021, berakhir pada Rabu. Media resmi melaporkan keesokan harinya dalam acara tersebut, Kim menyatakan AS sama sekali tidak berubah dalam pandangan permusuhan awalnya terhadap Pyongyang.
Namun, Kim juga dikutip mengatakan, "tidak ada alasan bagi kedua negara untuk tidak menjalin hubungan baik" jika AS mengubah sikapnya. Ia menambahkan, masa depan hubungan bilateral sepenuhnya bergantung pada sikap pihak AS.
Korea Utara telah lama berupaya untuk diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir dan mendesak AS serta sekutunya mencabut sanksi ekonomi. Pada 2018, Trump menjadi presiden AS pertama yang sedang menjabat yang bertemu dengan pemimpin Korea Utara ketika ia berjabat tangan dengan Kim di Singapura.
Saat itu, keduanya sepakat untuk bekerja menuju denuklirisasi penuh Semenanjung Korea. Trump menggelar dua putaran pembicaraan tambahan dengan Kim pada tahun berikutnya, namun kedua pihak akhirnya pulang tanpa mencapai kesepakatan, sementara Korea Utara terus mengembangkan kemampuan rudal dan nuklirnya.
Trump mengatakan, ia memiliki hubungan yang baik dengan Kim dan berharap dapat menghidupkan kembali diplomasi dengan Korea Utara. Namun dalam beberapa bulan terakhir, Trump hampir tidak pernah menyinggung Korea Utara.
Pada Selasa, Trump juga tidak menyebut Korea Utara ketika menyampaikan pidato Kenegaraan pertamanya sejak kembali ke Gedung Putih lebih dari setahun lalu.
Status Nuklir
Meski Trump dan Kim telah bertemu tiga kali sebelumnya, perundingan nuklir kedua negara hingga kini masih menemui kebuntuan diplomatik. Kim Jong Un menyatakan, siap memulihkan hubungan dengan Amerika Serikat jika status nuklir negaranya dihormati dan permusuhan dihentikan.
Hal itu dikemukakan Kim saat menyaksikan parade militer untuk memperingati Kongres Kesembilan Partai Pekerja Korea (WPK), seperti dilaporkan kantor berita KCNA, Kamis (26/2).
“Jika AS menghormati posisi negara (nuklir) kami saat ini, seperti ditetapkan dalam Konstitusi DPRK dan menarik kebijakan permusuhannya terhadap DPRK, tak ada alasan bagi kami untuk tak dapat berhubungan baik dengan AS," kata Kim, merujuk pada nama resmi Korut, Democratic People's Republic of Korea.
Ia menambahkan, selama lima tahun terakhir, WPK telah secara permanen mengukuhkan status negara itu sebagai negara bersenjata nuklir. Hal tersebut menjadi sinyal kepada pihak-pihak yang dianggap lawan, Korut tidak akan melepaskan senjata nuklirnya dalam keadaan apa pun hingga dunia benar-benar berubah.
Menurut Kim, peningkatan dan penguatan senjata nuklir menjadi inti strategi penangkalan dan pertempuran Korut.
"Kami memiliki rencana jangka panjang untuk menambah kekuatan nuklir nasional setiap tahun ke depan dan akan berkonsentrasi pada peningkatan jumlah senjata nuklir serta memperluas sarana dan ruang operasi nuklir," tuturnya.
Ia menambahkan, Korut akan memodernisasi kemampuan serangan dan sistem kendali senjata nuklir serta meningkatkan kesiapan tempur melalui latihan. Kim juga menyebut prioritas pembekalan senjata nuklir bagi angkatan laut sebagai bagian dari penguatan militer.
"Kekuatan nuklir negara adalah jaminan dasar dan perangkat keamanan yang kuat untuk memastikan keamanan, kepentingan, dan hak pembangunan negara secara andal," imbuhnya.
Ia menambahkan perluasan blok agresif yang dipimpin AS di kawasan Asia-Pasifik dan aksi militer mereka yang dinilai melampaui batas telah menciptakan situasi tak biasa yang mengancam keamanan di Semenanjung Korea dan kawasan tersebut.
Semenara itu, Pemerintah China menyatakan terus memantau dinamika di Semenanjung Korea menyusul sinyal rekonsiliasi yang dilontarkan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un terhadap Amerika Serikat. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning menegaskan bahwa stabilitas di kawasan tersebut merupakan kepentingan kolektif.
"Semenanjung yang damai dan stabil serta penyelesaian masalah secara politik adalah kepentingan semua pihak," kata Mao dalam konferensi pers di Beijing, Kamis (26/2).
Tinggalkan Komentar
Komentar