periskop.id - Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) bersama BPJS Ketenagakerjaan resmi memulai pembangunan Program 10.000 Hunian Pekerja di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Program ini menjadi langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja di wilayah perkotaan yang padat.

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, menjelaskan bahwa rumah tersebut berbentuk rumah sewa dengan jangka waktu maksimal tiga tahun. Setelah masa sewa berakhir, pekerja diharapkan sudah mampu membeli rumah sendiri.

"Harapan kami ini menjadi rumah transit, lah. Rumah transit yang dimaksud, jadi rumah pertama sebelum pekerja punya rumah sendiri," katanya kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Hunian ini diperuntukkan bagi peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan atau Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Artinya, hanya pekerja yang terdaftar resmi dan rutin membayar iuran yang berhak mendaftar. Pasalnya, program ini dirancang agar para pekerja memiliki tempat tinggal layak dengan biaya terjangkau, sekaligus mendorong mereka untuk mempersiapkan kepemilikan rumah pribadi di masa depan.

Mekanisme pendaftaran dilakukan dengan sistem first in, first out, di mana peserta yang lebih dahulu mendaftar akan mendapat prioritas. Namun, hanya pekerja yang memenuhi kriteria tertentu yang bisa mengajukan, termasuk bekerja di perusahaan yang tertib membayar iuran dan memiliki administrasi jaminan sosial lengkap.

“Jadi memang akan first in first out, sehingga harapan kami ketika pembangunannya selesai, kami akan segera buka bagi pekerja-pekerja yang memenuhi kriteria ini untuk bisa segera mendaftar,” tambah Pramudya.

Dengan begitu, para pekerja memiliki kesempatan untuk menabung dan mempersiapkan kepemilikan rumah di masa depan. Selain itu, pekerja juga bisa masuk ke proses pemberdayaan yang bertahap, mencakup peningkatan status dan kemampuan pekerja, mulai dari pekerja informal menuju pekerja formal.

Kemudian, ada juga peningkatan kapasitas dan keterampilan, penghasilan yang lebih tinggi, pengelolaan biaya yang efisien, keringanan pajak, akses transportasi yang terjangkau, dan layanan kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya mendorong proses graduasi pekerja sehingga terciptanya kesejahteraan yang berkelanjutan.