periskop.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meyakini perpanjangan periode penempatan dana pemerintah senilai Rp200 triliun di perbankan selama enam bulan sanggup mendongkrak pertumbuhan kredit.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memproyeksikan perpanjangan kas saldo anggaran lebih ini mampu memperkuat likuiditas sekaligus menekan suku bunga.
"Harapan kita kan target POJK di atas 10%, ya 10-12% ya kira-kira. Dan kalau kita lihat tanda-tandanya kemarin di bulan lalu itu jelas kenaikan kredit cukup lumayan," kata Dian usai acara The 2 Indonesia Climate Banking Forum di Jakarta, Kamis (26/2).
Peningkatan keyakinan konsumen belakangan ini ikut mendorong melonjaknya permintaan fasilitas pinjaman. Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi sasaran utama penyaluran dana perbankan tersebut.
“Intinya itu sudah ada sedikit spike, dan ini harapan kita adalah dengan keyakinan konsumen yang semakin meningkat nanti mudah-mudahan juga mendorong UMKM untuk bergerak lagi,” ucapnya.
Sinyal positif mulai terlihat jelas dari pergerakan data indikator perekonomian terbaru. Pertumbuhan kredit perbankan sukses menyentuh angka 9,96% secara tahunan pada bulan Januari lalu.
Kinerja positif ini diikuti lonjakan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) mencapai 13,5% pada Februari. Pertumbuhan uang primer juga turut mencatatkan kenaikan stabil di level 11,7%.
Penempatan dana awal selama enam bulan dinilai belum cukup optimal menggenjot pembiayaan lini UMKM. Mayoritas proyek pembiayaan segmen usaha ini umumnya membutuhkan durasi pendanaan tahunan.
"Di pertama kali saya juga bertemu dengan Menteri Keuangan, tentu enam bulan tidak cukup. Saya kira tidak ada pembiayaan, termasuk pembiayaan ke UMKM tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu enam bulan. Proyek itu pasti tahunan," tegasnya.
Perpanjangan kebijakan ini sukses memberikan ruang napas memadai bagi perbankan nasional. Lembaga keuangan kini memiliki waktu cukup panjang menyalurkan modal kerja kepada para pelaku usaha kecil.
Dian membenarkan tren penyaluran pembiayaan di tanah air sempat mengalami fase pelemahan sesaat. Fenomena ini murni dipicu langkah internal perbankan membersihkan neraca keuangan dari riwayat kredit bermasalah.
Proses perbaikan neraca dan penghapusbukuan kredit macet tersebut kini mulai berangsur rampung. Kinerja fungsi intermediasi lembaga perbankan diprediksi segera menguat kembali secara tajam.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya telah meresmikan perpanjangan penempatan dana pemerintah ini hingga September mendatang. Keputusan strategis ini diumumkan langsung dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/2).
"Penempatan Rp200 triliun saat jatuh tempo pada 13 Maret nanti akan langsung diperpanjang enam bulan ke depan. Jadi, bank tidak perlu khawatir kehilangan likuiditas karena pemerintah akan terus mendukung likuiditas di pasar," ujar Purbaya.
Intervensi pasar ini terbukti manjur memangkas tingkat suku bunga bank sejak penempatan awal. Suku bunga deposito tenor enam bulan berhasil turun menjadi 4,73% pada Januari dari posisi 5,03% pada November silam.
Suku bunga pembiayaan kredit ikut menyusut signifikan menuju level 8,80% pada Januari dari angka 9,20% pada periode sama tahun lalu. Pemerintah menjadwalkan evaluasi lanjutan efektivitas kebijakan moneter ini pada bulan September mendatang.
Tinggalkan Komentar
Komentar