Periskop.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar pelatihan sanitasi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Hal ini diperlukan demi keamanan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kami mendesak perlu ada pelatihan, standar dan jaminan baik dari higienis sanitasi sarana prasarana dapur," kata Ketua YLKI Niti Emiliana di Jakarta, Kamis (25/9).
Niti mengatakan, YLKI mendorong perombakan sistem secara menyeluruh dari hulu hingga hilir (safe from fram to table), demi memastikan keamanan pangan. Kemudian, dia juga mendesak adanya audit standar dapur dan standar makanan MBG, sehingga dipastikan aman dan terjamin saat dikonsumsi oleh penerima.
"Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat," ucapnya.
Terlebih, dia juga menyarankan untuk dilakukan penghentian sementara program MBG, untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Menurut dia, jika tidak dilakukan evaluasi perbaikan secara serius dan komprehensif maka, MBG akan menjadi bom waktu bagi penerima manfaat lainnya, dalam peningkatan angka pada kasus dugaan keracunan.
"Konsumen penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan dan keselamatan," ucapnya.
Diharapkan Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah, mampu menangani berbagai macam polemik untuk membuktikan indikator kesiapan pelaksanaan MBG.
Untuk diketahui, tak hanya di daerah, Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat beberapa kali kejadian dugaan keracunan akibat konsumsi menu program MBG di Jakarta. Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap dan mendoakan agar kasus keracunan MBG tak terjadi kembali ke depannya.
Dua Kejadian
Rincian kejadian dugaan keracunan tersebut antara lain kasus pertama terjadi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pancoran Kalibata, Jakarta Selatan, pada 29 Agustus 2025. Tiga orang dilaporkan mengalami gejala ringan. Dari hasil uji laboratorium, makanan MBG positif mengandung mikrobiologi.
"Pada saat kejadian, ketiga anak tersebut langsung kami bawa ke Puskesmas terdekat," kata Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati Deyang saat dihubungi di Jakarta, Kamis.
Nanik mengatakan, kejadian tersebut terjadi pada Jumat (29/8) lalu dan langsung ditangani oleh pihak puskesmas dan Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Dalam waktu dua jam, petugas kesehatan mampu menangani gejala yang dialami ketiga anak tersebut.
"Mereka dirawat di puskesmas saat itu dan selama dua jam perawatan kondisi mereka sudah kembali membaik," ucapnya.
Terkait penjelasan gejala ringan yang dialami, pihaknya menyerahkan keterangan tersebut kepada Suku Dinas Kesehatan Kota Jakarta Selatan. "Penyelidikan atau analisa lab itu hasilnya 14 hari, mohon bisa ke Dinkes Jaksel," ucapnya.
Lalu, kasus kedua tercatat di SPPG Khusus Koja, Jakarta Utara, pada 8 September 2025. Sebanyak 14 orang terdampak, namun hingga kini belum ada hasil uji laboratorium yang memastikan penyebab keracunan. Terbaru, tujuh siswa SMAN 15 Jakarta mengalami mual setelah menyantap MBG pada Selasa (23/9). Tiga di antaranya sempat dibawa ke rumah sakit.
"Benar kemarin itu kami mendapatkan informasi ada tujuh pelajar yang diduga keracunan dan kami langsung mengarahkan untuk membawanya ke RSUD Tanjung Priok untuk mendapatkan pengobatan,” kata Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Jakarta Utara, Muhammad Andri di Jakarta, Kamis.
Pemkot Jakut pun langsung melakukan penanganan, sementara untuk hasil pemeriksaan dari ketujuh anak tersebut diserahkan ke Badan Gizi Nasional (BGN) untuk ditindaklanjuti. Dari informasi yang diterima dari sekolah, dari 641 porsi makanan yang disediakan SPPG di kawasan Sunter, hanya tujuh siswa mengalami mual usai menyantap makanan tersebut.
“Kami hanya fokus melakukan penanganan dan anak-anak tersebut saat ini sudah pulang ke rumah. Terkait hasil pemeriksaan itu nanti ke Badan Gizi Nasional (BGN) saja,” kata dia.
Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Sesneg) Juri Ardiantoro menyatakan, pemerintah telah menempuh langkah cepat menangani kasus keracunan yang menimpa siswa penerima Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.
Juri, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, menyebut gerak cepat itu sebagai respons pemerintah dalam upaya mencegah terjadinya demoralisasi atas program MBG di masyarakat.
"Jangan sampai terjadi demoralisasi dalam program ini, karena ada sesuatu yang tidak pas," serunya.
Tinggalkan Komentar
Komentar