periskop.id - Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan, proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Bantar Gebang, Bekasi segera dimulai. Proyek ini akan dimulai sesuai dengan pembicaraan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) saat itu.
“Untuk Bantar Gebang, kita akan segera memulai PLTSa. Sesuai dengan pembicaraan dengan Danantara pada waktu itu,” kata Pramono, di Jakarta Utara, Selasa (16/12).
Pramono pun berharap 55 juta ton sampah yang sekarang ada di Bantar Gebang secara signifikan dapat berkurang dengan dijalankannya PLTSa. Bahkan, ia mengungkapkan, satu PLTSa akan menghasilkan kurang lebih 35 Megawatt (MW).
Diketahui, pembahasan teknis kerja sama Pemerintah Provinsi Jakarta dengan Danantara terkait pembangunan PLTSa sudah disepakati. Jika dibandingkan dengan daerah lainnya, Jakarta memiliki infrastruktur yang lebih siap.
“Kami sudah berkali-kali duduk dengan Danantara dan sudah disepakati. Karena memang Jakarta, dibandingkan dengan daerah lain pasti infrastrukturnya lebih siap," kata Pramono, Rabu (15/10).
Pramono tidak merinci, kapan kesepakatan dengan Danantara itu disepakati, termasuk kapan proyek tersebut secara tepat akan dimulai.
Pramono menyampaikan, jumlah volume sampah di Jakarta mencapai 7.700 hingga 8.000 ton per hari. Sementara itu, Jakarta memiliki cadangan timbunan sampah hingga 55 juta ton di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang. Dengan ketersediaan sampah itu, Jakarta dinilai mampu menjalankan beberapa proyek PLTSa sekaligus.
“Kalau dibangun PLTSa dengan 'feeder' atau input kurang lebih 2.500 sampai 3.000 ton, maka kita bisa empat atau sampai lima PLTSa. Satu PLTSa akan menghasilkan kurang lebih 35 MegaWatt," ujar Pramono.
Pramono juga mengatakan, minat investor dan operator internasional terhadap PLTSa cukup tinggi. Sebab, investor menilai Jakarta sudah siap secara teknis dan pasar energi.
Proyek PLTSa ini diproyeksikan tidak memerlukan skema tipping fee, jika tarif listriknya sesuai standar. Cara ini akan makin mempercepat penyelesaian persoalan sampah di Jakarta.
“Dengan PLN pasti kita bisa kerja sama karena kalau memang per kWh-nya 20 sen, maka tidak perlu tipping fee," tutur Pramono.
Tinggalkan Komentar
Komentar