Periskop.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk menyederhanakan proses perizinan produksi film dan konten. Langkah ini disiapkan agar Jakarta semakin menarik bagi rumah produksi nasional maupun internasional, sekaligus memperkuat posisi ibu kota sebagai lokasi syuting dan pusat industri kreatif.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemprov DKI menghadirkan layanan terpadu bernama “Filming in Jakarta” untuk membantu pelaku industri film mengurus kebutuhan produksi. Layanan ini berada dalam ekosistem Jakarta Film Commission di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, serta didukung BUMD PT Jakarta Tourisindo atau Jakarta Experience Board melalui Strategic Business Unit Perfilman.
"Kami meluncurkan layanan one stop film service, yaitu "Filming in Jakarta". Kami mengundang para filmmaker, kreator, dan investor untuk membawa ide dan cerita mereka. Silakan berkarya di Jakarta," kata Rano dalam kegiatan Asia Pacific Video Operators Summit (APOS) 2026 di Nusa Dua, Bali, Kamis (18/6), seperti disiarkan keterangan resmi di Jakarta pada Jumat (19/6).
Rano menyampaikan hal itu dalam paparan bertajuk “Unlocking Jakarta: City of Cinema, The New Incentives for Filmmakers and Creators”. Menurut dia, gagasan menjadikan Jakarta sebagai kota sinema lahir dari masalah yang selama ini kerap dihadapi pelaku industri, terutama perizinan yang rumit, berlapis, dan melibatkan banyak pihak.
Bagi rumah produksi, proses perizinan lokasi bisa menjadi salah satu hambatan terbesar sebelum kamera mulai berjalan. Produksi film di kota besar seperti Jakarta sering membutuhkan koordinasi dengan pengelola aset, pemerintah daerah, kepolisian, pengelola jalan, komunitas, hingga pemilik lokasi. Jika proses ini terlalu panjang, biaya produksi dapat membengkak dan jadwal syuting terganggu.
Karena itu, Pemprov DKI ingin menghadirkan satu pintu layanan agar proses produksi lebih mudah diprediksi. Dengan layanan tersebut, sineas diharapkan bisa lebih cepat mendapatkan informasi lokasi, prosedur izin, dukungan teknis, serta akses terhadap insentif yang disiapkan pemerintah daerah.
Diskon 50% Penggunaan Aset Pemprov DKI Untuk Lokasi Syuting Film
Selain menyederhanakan izin, Pemprov DKI juga menyiapkan dukungan finansial. Pemerintah daerah memberikan diskon 50% untuk penggunaan lokasi syuting di aset Pemprov dan BUMD DKI Jakarta. Pemprov juga menyiapkan insentif berupa pengembalian 50 persen pajak tontonan dari penjualan tiket film nasional di bioskop.
"Dukungan berupa diskon 50% untuk lokasi syuting di aset Pemprov dan BUMD DKI Jakarta, serta pengembalian pajak tontonan tiket bioskop untuk film nasional ditujukan agar rumah produksi dapat menginvestasikan kembali dananya untuk memproduksi film serta mengembangkan bisnisnya," ujar Rano.
Insentif ini penting karena produksi film membutuhkan biaya besar, mulai dari sewa lokasi, transportasi, akomodasi, keamanan, kru, peralatan, hingga pascaproduksi. Dengan pengurangan biaya lokasi dan pengembalian sebagian pajak tontonan, rumah produksi diharapkan memiliki ruang lebih besar untuk memperkuat kualitas karya, memperluas distribusi, atau mengembangkan proyek baru.
Dari sisi daerah, kebijakan ini tidak hanya ditujukan untuk industri film. Produksi film dan konten juga dapat memberi efek ekonomi ke sektor lain, seperti hotel, restoran, transportasi, penyewaan alat, tenaga kerja kreatif, UMKM kuliner, fesyen, hingga pariwisata. Semakin banyak produksi berlangsung di Jakarta, semakin besar pula potensi perputaran ekonomi lokal.
Jakarta juga dapat memperoleh manfaat promosi destinasi. Lokasi-lokasi seperti Kota Tua, Monas, kawasan Sudirman-Thamrin, Blok M, Setu Babakan, Kepulauan Seribu, hingga kampung-kampung kota dapat tampil dalam film, serial, dokumenter, maupun konten digital. Jika dikemas dengan kuat, tampilan kota dalam karya audiovisual bisa menjadi alat promosi pariwisata yang efektif.
Langkah Pemprov DKI ini juga datang di tengah meningkatnya perhatian terhadap industri film Indonesia. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebelumnya mencatat pertumbuhan penonton film nasional menunjukkan tren positif setelah pandemi. Pada 2023, jumlah penonton film Indonesia disebut mencapai 55 juta penonton, sementara 20 judul film Indonesia berhasil menembus lebih dari satu juta penonton.
"Ini sebuah rekor juga bahwa 20 judul film Indonesia telah mencapai rekor 1 juta penonton," kata Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati di Jakarta, Senin.
Dessy juga menyebut kebangkitan film nasional terlihat dari capaian penonton bioskop setelah pandemi.
"Pertumbuhannya sangat positif setelah pandemi dan di tahun ini 55 juta penonton bioskop telah tercapai di 2023," ujarnya.
Ekosistem Perfilman Nasional
Meski pasar penonton membesar, industri film tetap menghadapi tantangan. Ketua Badan Perfilman Indonesia Gunawan Paggaru sebelumnya menilai pemerintah perlu terlibat dalam membangun ekosistem film yang lebih sehat. Ia menyoroti jumlah produksi film yang besar, tetapi tidak semuanya mampu memperoleh penonton dalam jumlah memadai.
"Film produksi tahun ini ada 150-an, kalau dibagi 60 juta (penonton), artinya 1 film hanya ditonton 400 ribu orang," kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Karyawan Film dan Televisi Indonesia itu.
Pernyataan tersebut menunjukkan, pertumbuhan produksi harus diikuti dengan ekosistem yang lebih kuat. Bukan hanya dari sisi penonton, tetapi juga dari pembiayaan, lokasi syuting, distribusi, promosi, perlindungan pekerja film, dan dukungan pemerintah.
Dalam konteks Jakarta, pembentukan layanan “Filming in Jakarta” dapat menjadi salah satu jawaban atas kebutuhan tersebut. Jika berjalan efektif, layanan ini bisa membuat rumah produksi lebih mudah menghitung biaya, memilih lokasi, mengurus izin, serta mengatur jadwal produksi tanpa terlalu banyak hambatan birokrasi.
Upaya Pemprov DKI juga diperkuat dengan pertemuan bersama pelaku industri global di APOS 2026. Dalam agenda tersebut, Rano Karno bertemu dengan pihak Netflix Asia Pacific untuk membahas peluang peningkatan produksi konten di Jakarta. Pertemuan itu berlangsung setelah produksi film orisinal Netflix “Tygo: Extraction” dilakukan di Jakarta pada kuartal pertama 2026.
Vice President Netflix Asia Pacific Andrew Ure menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov DKI selama proses produksi film tersebut.
"Kami sangat senang dapat bertemu dengan Bapak Wakil Gubernur Rano Karno dan berterima kasih atas dukungan yang diberikan selama produksi Tygo: Extraction. Kami terkesan dengan visi Jakarta sebagai Kota Sinema. Kami percaya Jakarta memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu lokasi syuting terbaik di Asia Tenggara," kata Andrew.
Senior Director Production Netflix Sung Q. Lee juga mengapresiasi dukungan Pemprov DKI selama proses syuting. Menurut dia, bantuan pemerintah daerah membuat proses produksi di Jakarta lebih lancar, terutama bagi tim produksi dari luar negeri yang belum tentu memahami pihak-pihak yang harus dihubungi.
"Kami sangat terkejut dan terkesan karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan dukungan penuh selama produksi Tygo: Extraction. Sebagai tim produksi dari luar negeri, kami tidak selalu mengetahui pihak yang harus dihubungi. Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membantu seluruh proses syuting berjalan lancar selama sekitar 50 hari di kawasan Kota Tua. Itu pengalaman yang luar biasa," paparnya.
Dukungan dari platform global seperti Netflix menjadi sinyal, Jakarta punya potensi untuk bersaing sebagai lokasi produksi di Asia Tenggara. Namun, potensi itu hanya bisa dimaksimalkan jika kota mampu menyediakan layanan yang cepat, transparan, dan ramah produksi.
Rano sebelumnya juga menyebut Jakarta Film Commission disiapkan untuk memberi berbagai bentuk fasilitas bagi sineas. Gagasan ini menempatkan pemerintah daerah bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga fasilitator industri kreatif.
Dengan sederhananya izin syuting, Jakarta berpeluang menarik lebih banyak produksi film, serial, iklan, dokumenter, dan konten digital. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh produser atau platform, tetapi juga pekerja kreatif lokal, komunitas, pelaku UMKM, dan sektor pariwisata.
Meski demikian, keberhasilan kebijakan ini tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Layanan satu pintu harus benar-benar memangkas kerumitan, bukan sekadar menjadi pintu tambahan. Pemerintah juga perlu memastikan mekanisme insentif berjalan jelas, transparan, mudah diakses, dan tidak memberatkan rumah produksi kecil.
Jika diterapkan konsisten, “Filming in Jakarta” dapat menjadi langkah awal penting untuk mengubah Jakarta dari sekadar latar cerita menjadi ekosistem produksi film yang lebih matang. Dengan infrastruktur kota, talenta kreatif, lokasi beragam, dan dukungan pemerintah, Jakarta punya peluang untuk menjadi salah satu pusat sinema dan produksi konten di kawasan Asia Tenggara.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar