periskop.id - Perwakilan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Trisakti Jimmy Colin menyatakan bahwa gerakan mahasiswa kini secara resmi mengadopsi dan memperjuangkan "17+8 Tuntutan Rakyat".
Menurutnya, tuntutan yang telah menyebar luas di media sosial tersebut merupakan representasi sejati dari keluhan dan jeritan rakyat Indonesia yang harus didengar oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Tuntutan yang belakangan ini marak di sosial media, saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu semua tahu, 17+8 Tuntutan Rakyat yang dilayangkan oleh masyarakat Indonesia yang sekiranya mungkin sudah tersebar lebih dari ratusan ribu," ujar Jimmy Colin dalam diskusi bersama DPR, Jakarta, Rabu (3/9).
Jimmy merinci beberapa poin utama dari tuntutan tersebut. Kepada Presiden, tuntutan mencakup revisi kebijakan fiskal agar lebih pro-rakyat, audit menyeluruh terhadap Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merugi, serta moratorium atau penghentian sementara kenaikan tarif listrik, air, dan Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sementara itu, tuntutan yang ditujukan kepada DPR tidak kalah tajam.
Poin-poinnya antara lain mendesak pembatalan kenaikan tunjangan dan gaji anggota dewan, pengesahan segera RUU Perampasan Aset, serta pelaksanaan audit kinerja dan integritas terhadap seluruh anggota DPR.
Langkah untuk mengamplifikasi tuntutan publik ini, jelas Jimmy, merupakan kelanjutan dari kritik-kritik spesifik yang telah mereka sampaikan.
Desakan untuk membatalkan kenaikan gaji, misalnya, didasari oleh data yang ia beberkan mengenai rasio gaji DPR yang mencapai 40 kali lipat upah minimum rakyat.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa gerakan ini adalah bentuk perjuangan atas integritas para wakil rakyat yang telah dipilih langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, para pemangku kebijakan memiliki peran krusial untuk membina generasi muda dan tidak menyia-nyiakan bonus demografi demi mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Tinggalkan Komentar
Komentar