Periskop.id - Lebih dari 9.000 anak mengalami keracunan makanan dari program makan gratis di sekolah sepanjang tahun ini. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari data yang disampaikan pemerintah sebelumnya.
Melansir Reuters, Rabu (1/10), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyampaikan dalam rapat dengar pendapat di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bahwa terdapat 103 kasus keracunan makanan yang berdampak pada 9.089 anak dari Januari hingga September.
Data ini mengejutkan publik, sebab sebelumnya, pemerintah menyebutkan bahwa hanya 6.000 anak yang terdampak. Kasus keracunan ini juga telah memicu kemarahan publik, mendorong beberapa organisasi kesehatan untuk menyerukan penghentian sementara program makan gratis yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, Presiden Prabowo membela program senilai US$10 miliar tersebut, dengan mengatakan persentase anak yang terdampak relatif kecil.
Penyebab Keracunan: Dapur Kurang Pengalaman
Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan bahwa kasus keracunan melonjak drastis pada Agustus, yang peningkatannya sudah terlihat sejak akhir Juli.
"Pada Agustus, sejak akhir Juli, kasusnya benar-benar melonjak," kata Ikrar.
Menurutnya, masalah utama berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memasak makanan. Sebagian besar SPPG yang terlibat dalam kasus keracunan baru beroperasi kurang dari sebulan.
Berdasarkan investigasi BPOM, keracunan makanan terjadi karena:
- Pendistribusian makanan empat jam setelah dimasak.
- Penyimpanan bahan yang tidak tepat.
- Kurangnya pengetahuan tentang keamanan pangan.
Sorotan DPR dan Data Pemerintah yang Berbeda
Dalam rapat yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang bertanggung jawab atas program tersebut, mengakui lonjakan kasus dalam dua bulan terakhir. Ia menyebut hal ini terjadi karena dapur-dapur SPPG melanggar standar dan prosedur operasional, seperti pengadaan bahan empat hari sebelum digunakan, padahal ketentuannya hanya dua hari.
Dadan Hindayana menyebutkan data yang sedikit berbeda dengan BPOM, yakni 6.517 anak mengalami keracunan makanan dari Januari hingga September.
Sementara itu, anggota DPR turut menyampaikan kritik tajam. Anggota DPR Edy Wuryanto mencatat bahwa hanya 36 dari 8.000 SPPG yang sudah mendapatkan sertifikasi higiene dan sanitasi. Senada, anggota DPR Ade Rizki Pratama mendesak pemerintah untuk mengurangi jumlah siswa yang dilayani oleh satu dapur agar pengawasan dapat lebih maksimal.
Tinggalkan Komentar
Komentar