Periskop.id - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) merilis hasil evaluasi komprehensif terkait kinerja satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang secara umum menunjukkan ‘rapor merah’ di hampir seluruh sektor penilaian.
Evaluasi ini didasarkan pada survei panel yang melibatkan 120 jurnalis dari 60 media nasional dan survei publik terhadap 1.338 responden di seluruh Indonesia. Aspek yang dinilai mencakup pencapaian program, kepemimpinan, tata kelola anggaran, komunikasi kebijakan, hingga penegakan hukum.
Penurunan Elektabilitas dan Skor Kinerja Personal
Hasil survei menunjukkan adanya penurunan signifikan pada elektabilitas Presiden Prabowo Subianto, yang turun 34%. Penurunan ini disinyalir kuat akibat adanya ketidaksesuaian antara janji politik yang pernah disampaikan dengan kebijakan yang dijalankan.
Secara spesifik, penilaian publik terhadap tokoh kunci dalam pemerintahan ini sangat rendah. Prabowo Subianto mendapat nilai 3 dari 10, Gibran Rakabuming Raka mendapat nilai 2 dari 10, institusi Polri mendapat nilai 2 dari 10, dan TNI mendapat nilai 3 dari 10.
Mayoritas publik menilai janji politik belum terealisasi. Sebanyak 56% publik berpendapat bahwa hanya sebagian kecil janji politik yang telah dijalankan, bahkan 43% menilai tidak ada janji yang berhasil sama sekali.
Kualitas Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Komunikasi Kebijakan
Kinerja pemerintahan secara keseluruhan dinilai buruk oleh mayoritas responden, dengan total 72% (terdiri dari 43% buruk dan 29% sangat buruk). Selain itu, 80% responden menilai kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kebutuhan riil publik, dan 64% menilai kualitas kepemimpinan pemerintah rendah.
Dalam aspek tata kelola dan komunikasi, penilaian publik juga sangat kritis, di mana 81% responden menilai pengelolaan anggaran pemerintah tidak transparan. Sementara itu, 91% responden menilai komunikasi kebijakan pemerintah buruk atau sangat buruk.
Sorotan Kritis pada Hukum dan Ekonomi
Di bidang penegakan hukum, citra tumpulnya keadilan semakin terasa. Sebanyak 75% publik menilai penegakan hukum makin tumpul, sementara 43% menilai pemberantasan korupsi tidak berjalan efektif. Reformasi sektor keamanan juga dinilai belum berjalan, di mana Polri dan TNI dianggap masih menggunakan pendekatan yang represif dalam penanganannya.
Dalam sektor ekonomi, ketimpangan kebijakan fiskal dengan kondisi masyarakat nyata dirasakan, terutama oleh kelas menengah dan bawah. Sebanyak 84% responden menyebut pajak dan pungutan pemerintah memberatkan, sedangkan 53% menilai stimulus serta bantuan ekonomi yang diberikan pemerintah tidak membantu kebutuhan harian mereka.
Desakan Publik untuk Koreksi dan Reshuffle
Menghadapi rapor merah ini, sebagian besar publik mendesak adanya koreksi mendalam terhadap arah kebijakan. Dukungan terhadap perombakan kabinet (reshuffle) mencapai angka yang sangat tinggi.
Sebanyak 96% publik mendukung reshuffle kabinet, 98% mendukung pemangkasan nomenklatur kementerian, dan 58% menilai koordinasi antar lembaga tidak serasi.
Dua isu paling mendesak yang disorot publik dan harus segera ditangani pemerintah adalah penciptaan lapangan kerja (23,5%) dan pengendalian harga kebutuhan pokok (22,4%).
Tinggalkan Komentar
Komentar