periskop.id - Manajer Riset Walhi Sumatera Barat Andre Bustamar mengungkapkan, bencana banjir di Sumatra Barat (Sumbar) yang sangat parah terjadi karena deforestasi hutan sejak puluhan tahun lalu. Sebab, Sumbar sudah kehilangan lebih dari 1 juta hektare hutan sampai 2024.
“Kami sudah menganalisis beberapa data terkait perubahan tutupan hutan di Sumatra Barat dalam konteks provinsi per hari ini dari 1980-2024 karena beberapa kebijakan investasi dan beberapa kebijakan investasi itu Sumbar sudah kehilangan sekitar 1.150.000 hektare hutan yang tersebar di seluruh provinsi,” kata Andre, dalam konferensi pers, Senin (1/12).
Jutaan hektare hutan tersebut sudah diberikan ke korporasi yang telah diizinkan oleh pemerintah sejak 1980. Kondisi ini pun memengaruhi daerah aliran sungai (DAS) di Sumbar.
“Tren terbesarnya itu sebenarnya di tahun 1980 sampai 2000 merupakan waktu-waktu di mana HGU itu mulai masuk atau mulai beroperasi di Sumbar. Tren itu juga mulai naik belakangan dengan adanya perluasan-perluasan perkebunan sawit,” jelas Andre.
Fakta itu membantah pernyataan pemerintah yang menyebut bencana banjir di Sumatra terjadi karena cuaca ekstrem dan bukan karena kerusakan lingkungan.
“Jadi, di saat pemerintah mengatakan, itu bukan karena ada penebangan ilegal dan segala macam, masyarakat sudah bisa melihat sendiri bagaimana di tepian pantai sekarang sudah ada kayu sangat banyak yang tidak bisa dibilang tidak bahwa itu merupakan hasil penebangan,” ungkap dia.
Keadaan ini juga berdampak terhadap kerusakan laut di sepanjang pantai Sumbar.
“Pantai-pantai di Kota Padang itu nelayan sekitar 300 KK sudah tidak bisa melaut karena memang jalur untuk masuk ke laut sudah tertutup oleh kayu dan mereka tidak punya kemampuan untuk membersihkan laut itu,” tutur Andre.
Tak hanya kerusakan laut, masyarakat setempat juga kesulitan mendapatkan pasokan kebutuhan pokok dari luar kota. Padahal, mereka sudah tidak memiliki bahan pokok untuk kebutuhan sehari-hari.
“Kesulitannya membuat bahan pokok dan kebutuhan harian itu sempat naik sampai 300% dari harga normal,” ujar Andre.
Lebih lanjut, Andre mengingatkan kepada pemerintah untuk bertanggung jawab dan mengevaluasi tata kelola sumber daya alam agar kejadian serupa tidak berulang lagi. Mengingat bahwa ada 24 kali bencana ekologi sejak 15 tahun terakhir.
“Sejak belasan tahun terakhir, sudah 723 orang dan 91.000 orang mengungsi karena bencana-bencana ekologis yang sudah dihasilkan oleh tata kelola sumber daya alam yang serampangan,” kata Andre.
Tinggalkan Komentar
Komentar