periskop.id - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat fondasi pembangunan Nusantara dengan menghadirkan data kependudukan yang akurat dan kredibel sebagai dasar pengambilan kebijakan.
Kepala Otorita IKN, M. Basuki Hadimuljono mengatakan kolaborasi ini menjadi tonggak penting sinergi strategis antara BPS dan Otorita IKN dalam menyiapkan data dasar pembangunan ibu kota negara baru.
Basuki menjelaskan, pendataan yang dilakukan bukanlah sensus, melainkan pencatatan menyeluruh terhadap seluruh penduduk yang tinggal di wilayah delineasi IKN. Data tersebut akan menjadi rujukan utama dalam perencanaan kebijakan pembangunan Nusantara ke depan.
"Semua penduduk dicatat, termasuk saya sendiri. Ini menegaskan bahwa pembangunan IKN benar-benar didukung oleh data yang valid, faktual, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Basuki dalam Diseminasi Hasil dan Penyampaian Dokumen Publikasi Pendataan Penduduk IKN (PPIKN) 2025 di Kantor BPS, Jakarta, Selasa (16/12).
Adapun, pendataan tersebut dilakukan oleh lebih dari 840 petugas lapangan yang bekerja di 54 kelurahan dan 7 kecamatan, mencakup sekitar 4.500 kepala keluarga di wilayah delineasi IKN yang telah disepakati bersama pemerintah daerah Kalimantan Timur dan kabupaten terkait.
Dalam menindaklanjuti kebijakan pendataan penduduk ini Basuki menambahkan, pihaknya masih menunggu keputusan Kementerian Dalam Negeri terkait penetapan kode wilayah IKN agar tidak lagi mengikuti kode Kabupaten Penajam Paser Utara
Pada pemaparannya Basuki juga melaporkan data publikasi BPS telah berhasil menerbitkan dua publikasi penting, yakni Publikasi Penduduk IKN Tahun 2025 dan booklet Potret Kependudukan Ibu Kota Nusantara. Kedua dokumen ini memuat enam kelompok data utama, mulai dari karakteristik tempat tinggal, susunan rumah tangga, migrasi, hingga kejadian kematian sejak 1 Juli 2022.
"Publikasi ini diharapkan menjadi rujukan utama bagi seluruh kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan dalam pembangunan IKN,” ucap Basuki
Sehingga, ke depannya, sinergi antara BPS dan Otorita IKN akan terus diperkuat. Pada Januari 2026, tiga agenda besar akan dijalankan, yakni pelaksanaan Sensus Ekonomi di IKN, penetapan lahan kantor BPS di Nusantara, serta peletakan batu pertama pembangunan kantor BPS dan pembentukan satuan pelaksana BPS di IKN.
"Sejumlah pegawai BPS juga akan mulai ditempatkan secara permanen di kawasan ibu kota baru,” pungkas Basuki.
Tinggalkan Komentar
Komentar