Periskop.id - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) baru saja menerbitkan publikasi studi terbaru yang cukup provokatif berjudul “Makan (Tidak) Bergizi (Tidak) Gratis”. Fokus utama dalam studi ini adalah menelaah besaran anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026 yang telah ditetapkan menyentuh angka fantastis, yakni sebesar Rp335 triliun.
Besarnya nilai tersebut memicu diskusi hangat mengenai skala prioritas pembangunan nasional di tengah keterbatasan ruang fiskal. CELIOS melakukan simulasi mendalam mengenai bagaimana anggaran sebesar itu, apabila dialihkan untuk memperkuat program sosial dan infrastruktur yang sudah ada, dapat memberikan dampak transformatif bagi jutaan penduduk Indonesia.
Berikut adalah rincian 14 program vital yang diprediksi akan mengalami perubahan skala besar apabila mendapatkan suntikan dana dari pengalihan anggaran tersebut sesuai studi CELIOS.
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
Alokasi anggaran sebesar Rp39,17 triliun dari total dana tersebut dapat menyasar penerima manfaat hingga 13.143.198 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Dengan asumsi bantuan sebesar Rp2,98 juta per keluarga, PKH tetap menjadi instrumen krusial dalam memutus rantai kemiskinan antar generasi melalui bantuan tunai bersyarat.
2. Program Indonesia Pintar (PIP)
Anggaran sebesar Rp17,68 triliun memungkinkan program beasiswa PIP menjangkau 24.368.269 siswa di seluruh Indonesia. Dengan asumsi bantuan sebesar Rp725,58 ribu per siswa, program ini dapat menekan angka putus sekolah dan membantu biaya personal pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu.
3. Program Kartu Sembako
Tambahan anggaran senilai Rp59,23 triliun memiliki potensi besar untuk menjangkau 24.680.715 KPM. Simulasi ini menggunakan asumsi bantuan sebesar Rp2,4 juta per KPM per tahun, yang dapat memastikan ketahanan pangan harian rumah tangga miskin secara lebih merata.
4. Beasiswa Kuliah (Pendidikan Tinggi)
Untuk mendukung visi Indonesia Emas, alokasi anggaran baru sebesar Rp18,69 triliun dapat memperluas cakupan program beasiswa pendidikan tinggi kepada 1.340.535 mahasiswa. Dengan asumsi nilai bantuan mencapai Rp13,94 juta per mahasiswa, akses ke universitas tidak lagi menjadi barang mewah bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah.
5. Bantuan Subsidi Upah (BSU) Pekerja
Guna melindungi daya beli para buruh, anggaran senilai Rp6,42 triliun dapat dialokasikan untuk meningkatkan penyaluran BSU kepada 1.784.019 pekerja. Skema ini diasumsikan memberikan bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan selama satu tahun penuh untuk menopang kesejahteraan pekerja formal maupun informal.
6. Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa
Anggaran baru sebesar Rp13,95 triliun dapat mencakup 3.886.918 KPM di wilayah pedesaan. Dengan asumsi nominal bantuan Rp3,59 juta per KPM per tahun, dana ini akan menggerakkan ekonomi lokal di level desa dan memberikan jaring pengaman bagi warga yang tidak tercover bantuan pusat.
7. Subsidi Alat Kesehatan Disabilitas
Kelompok disabilitas sering kali luput dari perhatian anggaran besar. Tambahan anggaran senilai Rp574,94 miliar dapat menyasar 5,83 juta penyandang disabilitas penerima manfaat. Dana ini digunakan untuk subsidi alat kesehatan seperti kursi roda, kacamata, hingga prostetik dengan asumsi nilai subsidi tetap sebesar Rp98.500 per orang.
8. Subsidi Angkutan Umum
Dalam upaya menekan biaya hidup dan emisi karbon, tambahan anggaran sebesar Rp573,78 miliar dapat mensubsidi angkutan umum bagi 57,38 juta orang. Perhitungan ini menggunakan asumsi nilai subsidi tetap sebesar Rp10.000 per orang untuk meringankan beban ongkos transportasi harian masyarakat.
9. Subsidi Pupuk dan Kedaulatan Pangan
Sektor agraris bisa diperkuat secara masif melalui anggaran sebesar Rp70,75 triliun yang dikonversi dalam bentuk subsidi pupuk hingga mencapai 12,51 juta ton. Langkah ini diprediksi mampu memenuhi kebutuhan nutrisi lahan seluas 21,78 juta hektare dan memberikan manfaat langsung kepada 12,87 juta petani di tanah air.
10. BPJS Kesehatan (PBI JKN)
Tambahan anggaran senilai Rp60,88 triliun dapat digunakan untuk menggratiskan iuran BPJS bagi 126,84 juta orang dalam skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Hal ini mencerminkan perluasan akses layanan kesehatan yang signifikan demi perbaikan kualitas hidup jangka panjang bagi penduduk rentan.
11. Subsidi Asuransi Kendaraan Bermotor (TPL)
Alokasi anggaran senilai Rp5,49 triliun dapat mensubsidi premi asuransi kendaraan bermotor pihak ketiga atau Third Party Liability (TPL) kepada 157,4 juta kendaraan di seluruh Indonesia. Dengan asumsi subsidi premi sebesar Rp34.856 per kendaraan per tahun, masyarakat mendapatkan perlindungan risiko kecelakaan yang lebih terjamin.
12. Infrastruktur Energi Baru Terbarukan (EBT)
Demi transisi energi, perluasan anggaran sebesar Rp246,49 miliar dapat mendorong pembangunan infrastruktur energi bersih. Anggaran ini mampu memfasilitasi pemanfaatan 22 unit PLTS Terpadu, 5 unit PLTMH (Mikrohidro), 1 unit PLTM, serta revitalisasi 5 unit pembangkit EBT berbasis komunitas secara proporsional.
13. Program Percepatan Fasilitas Air dan Sanitasi
Masalah kesehatan berakar pada sanitasi yang buruk. Tambahan anggaran senilai Rp5,42 triliun dapat membiayai sekitar 430.601 Sambungan Rumah (SR). Dengan rata-rata pembangunan fasilitas air minum sebesar Rp12,6 juta per SR, program ini dapat memenuhi kebutuhan dasar di 3.444 hingga 5.741 desa yang berada di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T).
14. Subsidi Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Mengatasi masalah backlog perumahan, alokasi sebesar Rp35,46 triliun memungkinkan perluasan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 415.520 unit rumah. Dengan asumsi nilai subsidi tetap sebesar Rp85,34 juta per unit rumah, kelompok MBR memiliki kesempatan lebih besar untuk memiliki hunian layak.
Tinggalkan Komentar
Komentar