periskop.id – Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani membeberkan strategi pemerintah dalam rencana ekspor beras yang akan memprioritaskan negara-negara tetangga melalui mekanisme kerja sama antar-pemerintah atau Government to Government (G2G).
“Targetnya negara tetangga dulu, kemudian negara-negara yang membutuhkan, seperti daerah konflik atau bantuan kemanusiaan. Skemanya bisa G2G atau B2B,” ujar Rizal saat ditemui wartawan di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1).
Rizal menjelaskan opsi ekspor ini terbuka lebar seiring kondisi cadangan beras nasional yang dinilai sangat melimpah. Pemerintah tidak hanya mengandalkan jalur diplomasi (G2G), tetapi juga membuka peluang bagi pelaku usaha lewat skema Business to Business (B2B).
Volume pengiriman ke luar negeri yang dibidik tahun ini angkanya cukup fantastis. Bulog menargetkan dapat melepas sekitar 1 juta ton beras ke pasar internasional tanpa mengganggu stabilitas pangan domestik.
Selain motif ekonomi, rencana ekspor ini membawa misi kemanusiaan. Sasaran distribusi tidak terbatas pada kawasan regional, melainkan juga negara-negara yang tengah dilanda krisis pangan akibat konflik.
Kendati peta jalan sudah mulai terlihat, mantan petinggi TNI ini menekankan bahwa eksekusi belum bersifat final. Pihaknya saat ini masih fokus pada tahap inventarisasi dan penyiapan komoditas sebelum barang benar-benar dikirim.
“Ini masih tahap menyiapkan barangnya. Pelaksanaannya belum final,” imbuhnya.
Di sisi lain, kebijakan ekspansi pasar ini berjalan beriringan dengan program beras satu harga di dalam negeri. Rizal memastikan keran ekspor tidak akan menghambat upaya pemerintah menstabilkan harga bagi masyarakat Indonesia.
Terkait pendanaan program pangan nasional, Bulog tengah mengajukan skema pembiayaan yang lebih efisien. Kebutuhan dana sekitar Rp39,1 triliun diharapkan dapat ditutup menggunakan pinjaman berbunga rendah.
Rizal menegaskan pihaknya menghindari penggunaan pinjaman komersial yang membebani. Bunga ringan menjadi syarat mutlak agar program strategis pemerintah dapat berjalan optimal tanpa membebani keuangan negara.
“Pinjaman tidak bisa hard loan atau kredit komersial. Yang diinginkan itu kredit lunak. Bunganya sekitar 2%, itu sudah aturan pemerintah,” pungkas Rizal.
Tinggalkan Komentar
Komentar