Bulog Pastikan Program Beras Satu Harga Tak Hambat Rencana Ekspor

periskop.id – Direktur Utama Perum Bulog Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani memastikan penerapan kebijakan beras satu harga di dalam negeri tidak akan menutup keran perdagangan luar negeri, mengingat stok nasional yang melimpah memungkinkan pemerintah menargetkan ekspor hingga 1 juta ton.

“Stok kita banyak. Target ekspor tahun ini sekitar 1 juta ton,” ujar Rizal kepada awak media di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (12/1).

Rizal menjelaskan bahwa ekspansi pasar beras ini pada tahap awal akan memprioritaskan negara-negara tetangga. Selain motif ekonomi, ekspor juga ditujukan untuk misi kemanusiaan bagi negara-negara yang sedang dilanda konflik atau krisis pangan.

Mekanisme pengiriman nantinya dirancang fleksibel. Pemerintah membuka opsi kerja sama langsung antarnegara (government to government/G2G) maupun kesepakatan bisnis antar-pelaku usaha (business to business/B2B).

“Targetnya negara tetangga dulu, kemudian negara-negara yang membutuhkan, seperti daerah konflik atau bantuan kemanusiaan. Skemanya bisa G2G atau B2B,” katanya.

Kendati target volume telah dipatok, mantan petinggi TNI ini menekankan bahwa rencana tersebut masih dalam fase persiapan matang. Fokus utama Bulog saat ini adalah memastikan ketersediaan barang sebelum memfinalisasi negara tujuan.

“Ini masih tahap menyiapkan barangnya. Pelaksanaannya belum final,” tambah Rizal.

Di sisi lain, Rizal turut menyinggung kendala pada program beras satu harga nasional. Ia mengakui skema subsidi silang belum bisa dieksekusi karena masih menunggu kesiapan anggaran dari pemerintah.

Guna menopang pembiayaan program pangan yang masif tersebut, Bulog mendorong penggunaan skema kredit lunak (soft loan). Pihaknya menghindari penggunaan pinjaman komersial yang memiliki bunga tinggi.

“Pinjaman tidak bisa hard loan atau kredit komersial. Yang diinginkan itu kredit lunak. Bunganya sekitar 2%, itu sudah aturan pemerintah,” tegasnya.

Rizal merinci estimasi dana yang dibutuhkan untuk menyukseskan program strategis ini mencapai Rp39,1 triliun. Namun, realisasi pembiayaan tersebut masih bergantung pada ketuk palu kepastian anggaran negara.