Periskop.id - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono menegaskan kembali maksud Indonesia memfasilitasi upaya de-eskalasi dan dialog damai, terkait konflik yang melibatkan Iran dengan Amerika Serikat dan Israel dalam perbincangannya dengan Menlu Iran Abbas Araghchi.
Dalam pernyataan di platform X, Selasa (3/3), Sugiono menyebut telah melakukan komunikasi via telepon dengan Araghchi untuk membahas eskalasi situasi di Timur Tengah. "Indonesia senantiasa siap memainkan peran konstruktif dalam mendorong perdamaian, termasuk mengungkapkan keinginan kami memfasilitasi dialog dan mediasi," kata Menlu RI terkait pembicaraannya dengan Menlu Iran.
Sugiono mengatakan, peran konstruktif tersebut dilandasi dengan keinginan bersama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, serta menghentikan jatuhnya korban jiwa rakyat yang tak berdosa. Ia menyampaikan desakan Indonesia terhadap semua pihak untuk menahan diri dan segera mengambil langkah de-eskalasi konflik.
Ia juga menekankan, hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus senantiasa dipatuhi oleh semua pihak. "Dialog dan diplomasi adalah satu-satunya jalan yang layak untuk mencapai stabilitas kawasan," imbuhnya.
Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu melancarkan serangan gabungan ke Iran, termasuk ibu kota Teheran, sehingga menimbulkan kerusakan infrastruktur dan menelan korban jiwa, termasuk Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei.
Iran kemudian membalas aksi militer itu dengan melancarkan serangan drone dan rudal ke Israel serta aset-aset AS di sejumlah negara Teluk.
Merespons eskalasi konflik di Timur Tengah, Indonesia menyerukan penghentian segera permusuhan, serta menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna menciptakan kembali kondusivitas kawasan.
Melalui pernyataan resmi di platform X pada Sabtu, Kementerian Luar Negeri RI mengatakan. Presiden Prabowo Subianto bersedia bertolak ke Teheran untuk melakukan mediasi jika disetujui pihak-pihak yang bertikai.
Belum Diperlukan
Menyikapi hal ini, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana menilai, Langkah mediasi Indonesia dalam konflik di Timur Tengah belum diperlukan saat ini.
"Menurut saya, sebagai mediator tidak diperlukan sekarang, karena dua alasan," ujarnya di Jakarta, Selasa (3/3) seperti dikutip dari Antara.
Alasan pertama, ujar dia, pihak-pihak yang sedang berkonflik pada Sabtu (28/2) hingga hari ini, merasa tindakan penyerangan terhadap kedaulatan negara lain sebagai langkah meraih kemenangan atas benturan kepentingan masing-masing pihak. "Pertama para pihak yang berkonflik sedang tinggi-tingginya saling melakukan serangan yang merasa selangkah lagi akan menang," ujarnya.
Kedua, kata dia, mediasi kepada negara-negara berkonflik hanya bisa dilakukan bila perang tersebut menjadi berkepanjangan dan pihak-pihak tersebut ingin menyudahi perang, tetapi tidak ingin dianggap menyerah atau kalah.
"Peran mediator diperlukan saat perang menjadi berkepanjangan dan pihak-pihak yang berkonflik ingin menyudahi perang namun tidak mau dianggap menyerah atau kalah. Nah, di sini perlunya mediator untuk menyelamatkan muka agar tidak disebut pecundang," tuturnya.
Menurut Hikmahanto, Indonesia perlu mengambil sikap tegas terhadap negara-negara yang memulai perang, dan menyegerakan pertemuan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dengan tujuan untuk meredam negara-negara teluk berhenti menyerang Iran.
"Sebaiknya pemerintah mengambil sikap tegas terhadap negara yang memulai perang. Kemudian segera mengadakan pertemuan OKI dengan tujuan meredam negara-negara teluk untuk tidak menyerang Iran," tuturnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan Presiden Prabowo Subianto untuk tetap konsistensi melaksanakan konstitusi bila akan melakukan mediasi dalam konflik Amerika Serikat-Israel dan Iran.
“Pernyataan Kementerian Luar Negeri bahwa Presiden Prabowo siap melakukan mediasi, apabila disetujui kedua belah pihak, bahkan bersedia untuk bertolak ke Teheran, perlu diingatkan koridor konstitusionalnya," kata HNW dalam dalam keterangannya di Jakarta, Senin.
Ia mengatakan hal itu menjaga konsistensi pelaksanaan alinea ke 4 Pembukaan UUDNRI 1945 yakni antara lain turut aktif mewujudkan perdamaian dunia. Sebagai negara berdaulat yang tetap bebas aktif turut serta menghadirkan perdamaian, menghentikan perang, dan mempersiapkan situasi yang kondusif di Timur Tengah dan di kawasan internasional lainnya.
HNW juga menyatakan sangat prihatin dengan terjadinya perang yang bukan hanya dilakukan dalam serangan terkutuk AS dan Israel atas Iran yang menjauhkan kawasan dari “peace” perdamaian yang meruntuhkan legitimasi Board of Peace dan relevansi keanggotaan Indonesia di dalamnya, makin dipertanyakan.
Tinggalkan Komentar
Komentar