periskop.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar menyebutkan alokasi APBN untuk program perlindungan sosial sudah menyentuh angka Rp508,2 triliun.
Dana jumbo ini mencakup bantuan tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
"Hari ini APBN kita sudah sampai angka Rp508,2 triliun, baik itu bersifat bantuan sosial tunai, PKH, maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita,” kata Muhaimin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/5).
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, penyaluran dana tersebut menjadi bagian dari strategi besar pemerintah memperkuat jaring pengaman sosial.
Cak Imin menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Langkah strategis yang dilakukan pemerintah mencakup integrasi data penerima manfaat. Hal ini bertujuan meminimalisir salah sasaran dalam distribusi berbagai skema bantuan pemerintah.
Kata Cak Imin, akurasi penyaluran bantuan sosial kini mengandalkan pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sistem data terpadu ini menjadi basis utama dalam menetapkan penerima manfaat secara nasional.
Pemerintah juga telah memetakan wilayah-wilayah yang memerlukan penanganan khusus. Sebanyak 88 kabupaten/kota ditetapkan sebagai prioritas utama dalam program pengentasan kemiskinan.
Kebijakan ini, kata Cak Imin, diambil guna mendukung ambisi besar menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia. Pemerintah mematok target angka kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada akhir tahun 2026.
Selain target jangka pendek, pemerintah menyiapkan peta jalan untuk tahun 2029. Target utamanya adalah menekan angka kemiskinan umum hingga menyentuh level lima persen.
"Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrem 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029," katanya.
Tren penurunan kemiskinan menunjukkan angka positif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, tingkat kemiskinan berada di posisi 8,57 persen, lalu menyusut menjadi 8,25 persen pada 2025.
Memasuki tahun 2026, pemerintah memproyeksikan angka kemiskinan terus melandai. Target yang ingin dicapai adalah turun ke level 7,36 persen.
Data kemiskinan ekstrem juga menunjukkan grafik menurun yang signifikan. Setelah berada di angka 0,99 persen pada 2024, angka tersebut turun menjadi 0,78 persen pada 2025.
Tahun ini, pemerintah berupaya menekan kemiskinan ekstrem maksimal hingga 0,38 persen. Target akhirnya adalah mencapai angka nol persen secara menyeluruh pada akhir tahun depan.
Tinggalkan Komentar
Komentar