periskop.id – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), bertemu Presiden Prabowo Subianto Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (12/5).
Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo Subianto fokus membahas strategi pengembangan sekaligus perlindungan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Salah satu upaya melindungi kawasan Pantura adalah dengan membangun tanggul raksasa atau giant sea wall.
Langkah ini menjadi prioritas guna mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan yang semakin mengkhawatirkan di sepanjang pesisir utara.
“Kita tahu bahwa kondisinya hari ini menghadapi tantangan, baik dari land subsidence, penurunan permukaan tanah maupun banjir rob akibat naiknya permukaan air laut,” ujar AHY.
AHY menjelaskan, kondisi geografis Pantura Jawa saat ini berada dalam posisi rentan. Penurunan muka tanah yang terjadi secara terus-menerus mengancam keberlangsungan hidup warga. Pemerintah menilai perlindungan kawasan tersebut tidak bisa ditunda lagi.
“Menyelamatkan belasan bahkan puluhan juta masyarakat di Pantura sekaligus juga ekonominya, karena banyak sekali sentra industri dan kawasan ekonomi khusus yang ada di sana,” lanjut AHY.
Pemerintah memandang Pantura Jawa sebagai urat nadi perekonomian nasional. Banyak kawasan industri strategis beroperasi di sepanjang jalur tersebut. Jika tidak segera ditangani, kerugian ekonomi akibat bencana alam bisa sangat masif.
Proyek giant sea wall ini mencakup pembangunan infrastruktur fisik untuk menahan laju air laut.
Selain itu, kata AHY, ada rencana pengaturan penggunaan air tanah guna menekan laju penurunan permukaan tanah. Integrasi antara pembangunan infrastruktur dan pemulihan lingkungan menjadi kunci utama.
AHY menambahkan, langkah perlindungan pesisir utara ini merupakan investasi jangka panjang. Keamanan jutaan jiwa penduduk menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan kebijakan. Presiden ingin memastikan perlindungan ini berjalan efektif dan efisien.
Rapat koordinasi di Istana tersebut menghasilkan beberapa poin krusial. Salah satunya adalah percepatan sinkronisasi program antar kementerian. Sektor infrastruktur dan pembangunan kewilayahan harus bekerja secara padu.
Pemerintah juga mempertimbangkan keberlanjutan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah tersebut. KEK memiliki peran vital dalam menyerap tenaga kerja dan mendatangkan investasi. Proteksi terhadap infrastruktur pendukung ekonomi menjadi mandat yang harus segera dilaksanakan.
Seluruh langkah teknis akan segera dimatangkan dalam level kementerian teknis. Prabowo meminta jajarannya bekerja cepat menangani ancaman lingkungan ini. Penyelamatan ekosistem pesisir diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Tinggalkan Komentar
Komentar