Periskop.id - Perum Bulog tengah menyiapkan skema bantuan beras dalam bentuk natura untuk aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, dan anggota Polri. Program yang masih dibahas bersama pemerintah itu, diusulkan memberi jatah 10 kilogram beras per bulan kepada setiap penerima.
Kebijakan ini sekaligus menjadi strategi memperkuat ketahanan pangan nasional dan menyerap stok beras pemerintah yang saat ini melimpah. Perum Bulog sendiri mulai mematangkan konsep penyaluran bantuan beras natura bagi ASN serta personel TNI-Polri di tengah tingginya cadangan beras pemerintah pada 2026.
Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rancangan program tersebut sudah dipaparkan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI dan kini memasuki tahap komunikasi lanjutan dengan pemerintah pusat.
"Jadi kami kemarin sudah sampaikan di RDP (Rapat Dengar Pendapat) dengan Komisi IV untuk rencana tersebut. Kami sudah menyiapkan juga konsepnya seperti apa dan lain sebagainya, namun sedang dikomunikasikan dengan pemerintah," kata Rizal di Jakarta, Jumat (22/5).
Dalam skema yang diusulkan Bulog, bantuan diberikan dalam bentuk beras tanpa tambahan komoditas lain seperti minyak goreng. Setiap ASN, anggota TNI, maupun Polri yang masuk kategori penerima diusulkan memperoleh 10 kilogram beras setiap bulan.
Bulog menilai skema bantuan tunggal berupa beras, akan membuat distribusi lebih sederhana dan efektif, dibanding pola bantuan pangan sebelumnya yang terdiri atas beberapa komponen sekaligus.
Meski demikian, pemerintah hingga kini belum memutuskan cakupan penerima maupun waktu implementasi program. Rizal menyebut sejumlah opsi masih dibahas, termasuk kemungkinan pelaksanaan bertahap sebelum diterapkan secara luas secara nasional.
Menurut dia, kondisi stok beras nasional saat ini memungkinkan pemerintah menjalankan berbagai intervensi pangan tanpa mengganggu stabilitas pasokan di pasar. Bulog memastikan cadangan beras pemerintah dalam posisi aman karena didukung peningkatan produksi pertanian nasional sepanjang tahun ini.
Pengendalian Harga
Rizal mengatakan, program bantuan natura juga dinilai dapat membantu pengendalian harga beras di pasaran. Sebab, kebutuhan pangan ASN dan aparat negara bisa dipenuhi langsung melalui distribusi pemerintah, sehingga tekanan permintaan di pasar umum dapat berkurang.
Selain memperkuat stabilitas pangan, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat langsung bagi penerima. Rizal bahkan mengenang pengalaman masa kecilnya ketika bantuan natura masih diterapkan pemerintah dan dirasakan membantu kebutuhan rumah tangga.
Bulog sendiri sebelumnya mencatat stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2026 berada di level tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pangan Nasional dan Bulog, pemerintah terus memperkuat stok nasional melalui penyerapan hasil panen petani domestik guna menjaga ketahanan pangan dan stabilitas harga.
Di sisi lain, pemerintah juga masih menjalankan sejumlah program intervensi pangan lain seperti bantuan pangan beras bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan stabilisasi pasokan serta harga pangan (SPHP). Program-program tersebut menjadi bagian strategi menjaga inflasi pangan nasional tetap terkendali.
Ekonom pertanian dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) sebelumnya juga menilai pemanfaatan stok beras pemerintah melalui skema distribusi langsung dapat membantu menjaga keseimbangan pasokan nasional, selama dilakukan secara terukur dan tepat sasaran.
Bulog menegaskan mekanisme final program bantuan beras natura bagi ASN dan TNI-Polri masih menunggu keputusan pemerintah. Namun perusahaan memastikan seluruh skenario distribusi telah disiapkan agar program dapat segera dijalankan ketika mendapat persetujuan resmi.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar