Periskop.id - Pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan mendorong Papua Pegunungan menjadi salah satu benteng utama perlindungan hutan tropis Indonesia. Dorongan ini muncul karena tutupan hutan di provinsi tersebut dinilai masih sangat baik dan memiliki peran penting dalam menyerap emisi karbon.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim Prof. Haruni Krisnawati mengatakan Papua Pegunungan memiliki modal ekologis besar untuk menjadi daerah percontohan pengelolaan hutan lestari. Berdasarkan pemaparan Penjabat Sekretaris Daerah Papua Pegunungan Wasuok D. Siep, lebih dari 80% hutan di wilayah itu masih terjaga.

Advertisement

“Lebih dari 80% hutannya masih terjaga dengan baik. Kami berharap Papua Pegunungan menjadi provinsi yang menjadi benteng dalam menjaga hutan tropis Indonesia,” ucapnya. 

Pernyataan itu menempatkan Papua Pegunungan dalam posisi strategis. Di tengah banyak wilayah hutan di Indonesia menghadapi tekanan deforestasi, alih fungsi lahan, kebakaran, dan ekspansi pembangunan, Papua Pegunungan masih memiliki bentang hutan tropis yang relatif utuh.

Namun, Haruni menekankan perlindungan hutan tidak boleh dipahami sebagai penghambat pembangunan. Menurut dia, pembangunan di Papua Pegunungan tetap harus berjalan, tetapi perlu dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, ekonomi, dan sosial.

“Kami berharap setiap pembangunan di Papua Pegunungan tetap menjaga keseimbangan aspek ekologi, ekonomi, dan sosial sehingga hutannya tetap terawat dengan baik. Percepatan pembangunan terus berjalan dan masyarakat dapat hidup sejahtera,” ujarnya.

Poin ini penting karena Papua Pegunungan merupakan provinsi baru yang masih membutuhkan percepatan pembangunan infrastruktur, layanan dasar, konektivitas, dan penguatan ekonomi masyarakat. Tantangannya adalah memastikan pembangunan tersebut tidak mengorbankan hutan yang menjadi aset ekologis utama daerah.

Papua Pegunungan memiliki delapan kabupaten, yakni Jayawijaya, Lanny Jaya, Tolikara, Nduga, Pegunungan Bintang, Yalimo, Yahukimo, dan Mamberamo Tengah. Wilayah ini berada di kawasan pegunungan dengan ekosistem hutan tropis yang berperan penting sebagai penyimpan karbon, penyangga air, habitat keanekaragaman hayati, sekaligus ruang hidup masyarakat adat.

Sekadar informasi, luas hutan di Papua Pegunungan mencapai sekitar 5,12 juta hektare. Kawasan itu terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi, dan jenis kawasan hutan lainnya. Luas ini menunjukkan bahwa isu kehutanan bukan sektor pinggiran, melainkan fondasi penting dalam arah pembangunan Papua Pegunungan.

Peta Jalan Perlindungan Hutan

Karena itu, Kementerian Kehutanan mendorong penyusunan rencana kerja subnasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 di Papua Pegunungan. Rencana kerja tersebut diharapkan menjadi peta jalan agar perlindungan hutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pembangunan daerah dapat berjalan dalam satu kerangka yang sama.

Haruni mengatakan setelah rencana kerja subnasional itu terbentuk, Papua Pegunungan berpeluang menjadi daerah percontohan dalam pengelolaan hutan secara lestari. Status itu dapat membuka akses dukungan dari pemerintah pusat maupun mitra internasional.

“Dengan adanya rencana kerja tersebut, dapat dipastikan dukungan dari pemerintah pusat maupun pihak internasional akan datang ke Papua Pegunungan dalam rangka mendukung pengelolaan hutan yang lebih baik ke depannya,” katanya.

Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 merupakan program nasional yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan menjadi penyerap karbon bersih pada 2030. Artinya, emisi yang dihasilkan dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan ditargetkan lebih kecil dibandingkan karbon yang mampu diserap oleh hutan, gambut, dan mangrove.

Dalam konteks nasional, sektor kehutanan memiliki beban besar dalam pencapaian target penurunan emisi. Haruni menyebut hampir 60% target pengurangan emisi gas rumah kaca Indonesia berada pada sektor FOLU atau Forestry and Other Land Use.

“Kita tahu sektor kehutanan menjadi faktor utama dalam mendukung target pengurangan emisi Indonesia. Hampir 60% target pengurangan emisi gas rumah kaca dibebankan kepada sektor FOLU (Forestry and Other Land Use), sehingga diperlukan kerja sama semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat dan daerah Papua Pegunungan, tetapi juga pihak swasta, akademisi, kelompok masyarakat, serta media untuk mendukung pencapaian target tersebut,” ujarnya.

Dengan porsi sebesar itu, keberhasilan Indonesia mencapai target iklim sangat bergantung pada bagaimana hutan dikelola. Papua Pegunungan menjadi penting karena masih memiliki tutupan hutan luas dan relatif terjaga, sehingga dapat berkontribusi sebagai penyerap karbon sekaligus penyangga ekosistem.

Sebelumnya, Haruni juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan masyarakat di Papua Pegunungan ikut menjaga ekosistem hutan. Ia menekankan, perlindungan hutan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat.

“Kami berharap pemerintah daerah dan seluruh komponen di Papua Pegunungan untuk sama-sama menjaga ekosistem hutan,” kata Haruni.

Kebutuhan dukungan pusat juga disampaikan oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo. Ia menilai sebagian kawasan hutan yang telah berubah fungsi membutuhkan program pemulihan atau reboisasi agar fungsi ekologisnya bisa kembali diperkuat.

“Kami harap bantuan pemerintah pusat untuk membantu reboisasi kawasan hutan di Papua Pegunungan,” ujar Gubernur Papua Pegunungan John Tabo.

Langkah Penting Rebosasi

Reboisasi menjadi salah satu langkah penting karena pembangunan dan aktivitas masyarakat telah mengubah sebagian fungsi kawasan hutan. Dengan pemulihan vegetasi, Papua Pegunungan tidak hanya menjaga hutan yang masih baik, tetapi juga memperbaiki kawasan yang mulai terdegradasi.

Dewan Penasehat Ahli Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 Kementerian Kehutanan Ruanda Agung Sigardiman sebelumnya juga menekankan pentingnya penanaman pohon aktif untuk menambah tutupan hutan di Papua Pegunungan.

“Artinya untuk menambah tutupan-tutupan hutan di Papua Pegunungan perlu penanaman pohon secara aktif,” kata Dewan Penasehat Ahli Indonesia’s Folu Net Sink 2030 Kemenhut RI Ruanda Agung Sigardiman.

Menurut Ruanda, Papua memiliki posisi sangat penting dalam stok karbon nasional karena tutupan hutannya masih lebih baik dibandingkan banyak wilayah lain. Ia bahkan menyebut Papua sebagai harapan Indonesia untuk menjaga tutupan hutan.

“Papua menjadi harapan Indonesia untuk tetap menjaga tutupan hutannya tetap asri,” kata Ruanda Agung Sigardiman.

Namun, menjaga hutan Papua Pegunungan tidak cukup hanya dengan menutup akses atau melarang aktivitas masyarakat. Pendekatan yang dibutuhkan adalah pengelolaan hutan yang memberi ruang bagi masyarakat adat dan warga lokal untuk mendapatkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Hal ini sejalan dengan prinsip FOLU Net Sink 2030 yang tidak hanya berbicara soal penurunan emisi, tetapi juga perlindungan keanekaragaman hayati, rehabilitasi hutan, perhutanan sosial, jasa lingkungan, dan pemanfaatan kawasan hutan secara bertanggung jawab.

Jika diterapkan dengan benar, Papua Pegunungan bisa mendapatkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, hutan tetap terjaga sebagai penyerap karbon dan penyangga kehidupan. Kedua, masyarakat bisa mendapat manfaat melalui ekonomi berbasis hutan, agroforestri, hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, dan program pemberdayaan.

Meski demikian, tantangannya tidak kecil. Papua Pegunungan masih menghadapi keterbatasan infrastruktur, akses antardaerah, kapasitas kelembagaan, data spasial, dan kebutuhan pembiayaan. Selain itu, pelibatan masyarakat adat harus menjadi bagian utama karena banyak kawasan hutan berada dalam ruang hidup dan wilayah kelola tradisional mereka.

Tanpa pelibatan masyarakat adat, program iklim berisiko hanya menjadi agenda administratif. Sebaliknya, jika masyarakat lokal dilibatkan sejak perencanaan, program FOLU Net Sink dapat menjadi pintu masuk untuk memperkuat hak kelola, meningkatkan ekonomi lokal, dan menjaga hutan secara lebih efektif.

Karena itu, rencana kerja subnasional Papua Pegunungan harus disusun dengan prinsip partisipatif. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, delapan kabupaten, masyarakat adat, akademisi, swasta, organisasi masyarakat sipil, dan media perlu memiliki peran yang jelas.

Papua Pegunungan kini berada pada titik penting. Di satu sisi, provinsi ini membutuhkan pembangunan agar masyarakat mendapat layanan dan kesejahteraan yang lebih baik. Di sisi lain, hutan yang masih luas menjadikan wilayah ini sebagai aset iklim yang sangat bernilai bagi Indonesia dan dunia.

Dorongan pemerintah pusat agar Papua Pegunungan menjadi pelindung hutan tropis Indonesia menunjukkan bahwa masa depan pembangunan daerah tersebut tidak bisa dilepaskan dari agenda iklim. Kuncinya adalah memastikan pembangunan tidak berjalan dengan logika eksploitasi semata, tetapi bergerak dalam kerangka lestari, adil, dan berpihak kepada masyarakat lokal.

Jika rencana kerja FOLU Net Sink 2030 berjalan konsisten, Papua Pegunungan berpotensi menjadi contoh bagaimana daerah kaya hutan dapat membangun tanpa kehilangan penyangga ekologisnya. Dengan kata lain, Papua Pegunungan bukan hanya benteng hutan tropis Indonesia, tetapi juga ujian besar apakah pembangunan dan perlindungan iklim bisa benar-benar berjalan bersama.