Periskop.id - Gaji guru dan pegawai negeri sipil (PNS) yang tak kunjung naik secara signifikan ternyata punya penjelasan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, akar masalahnya bukan sekadar keterbatasan anggaran, melainkan kebocoran keuangan negara dalam skala yang jauh lebih besar dari yang banyak orang bayangkan.
Presiden Prabowo menyampaikan hal ini di hadapan para tokoh Nahdlatul Ulama di Bangkalan, Jawa Timur, pada Selasa (23/6). Ia menegaskan bahwa anggaran negara terus terkuras karena kekayaan nasional mengalir keluar melalui berbagai praktik yang merugikan negara.
Uang Negara "Diambil Terus": Penjelasan Prabowo
"Saya ingin sampaikan dalam forum ini karena saya ingin saudara-saudara NU sebagai pemimpin, sebagai ulama, sebagai guru, sebagai pembimbing rakyat, harus mengerti kenapa gaji guru tidak bisa baik, kenapa gaji pegawai negeri tidak bisa baik, kenapa anggaran selalu kurang. Ya karena uangnya enggak ada, diambil terus," ujar Prabowo.
Prabowo memaparkan bahwa Indonesia sebenarnya mencatat keuntungan dari perdagangan internasional selama puluhan tahun. Namun, sebagian besar keuntungan itu tidak sepenuhnya kembali ke dalam negeri.
Berdasarkan data perdagangan internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diolah Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Indonesia membukukan keuntungan sebesar US$436 miliar atau sekitar Rp7.800 triliun dalam 22 tahun terakhir. Namun dalam rentang waktu yang sama, arus dana yang keluar dari Indonesia mencapai sekitar US$343 miliar.
"Begitu kayanya Republik kita, tiap tahun kekayaan kita diambil keluar, kita masih berdiri. Jadi kita lihat dari neraca itu inflow, outflow. Selama 22 tahun uang yang keluar itu US$343 miliar," tegasnya.
Praktik Under-Invoicing: Ekspor Dicurangi, Negara Rugi
Salah satu sumber kebocoran yang disorot Prabowo adalah praktik under-invoicing, yakni pelaporan nilai transaksi perdagangan yang tidak sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.
Prabowo menggambarkan praktik ini dengan lugas. "Para pengusaha itu bohong. Katanya dia jual 1.000 ton, dia lapor hanya 500 ton. Artinya apa? Artinya negara rugi," katanya.
Akibat praktik tersebut, penerimaan negara dari sektor ekspor berpotensi berkurang karena sebagian nilai transaksi tidak tercatat secara utuh. Berdasarkan data yang dipaparkannya dari sumber PBB, Indonesia disebut mengalami kerugian hingga US$908 miliar atau sekitar Rp16.244,12 triliun selama 34 tahun terakhir.
"Setelah kita hitung, ini angka kembali lagi dari PBB, kita telah rugi US$908 miliar selama 34 tahun atau Rp15 ribu triliun," ungkap Prabowo.
Kebocoran US$150 Miliar Per Tahun Masih Terjadi Saat Ini
Situasi ini, menurut Prabowo, bukan sekadar persoalan masa lalu. Para ahli memperkirakan kebocoran ekonomi yang berlangsung saat ini masih mencapai sekitar US$150 miliar per tahun, atau setara sekitar Rp2.683,50 triliun.
"Kebocoran kita, kita hitung para ahli hitung sekarang adalah kurang lebih US$150 miliar tiap tahun, Rp2.500 triliun tiap tahun. Dan ini sedang saya perbaiki semua," kata Prabowo.
Pernyataan ini menjadi konteks penting di balik mandeknya kebijakan kenaikan gaji guru maupun PNS. Pemerintah sebelumnya memang sempat mengumumkan rencana peningkatan kesejahteraan guru, namun hingga pertengahan 2026 belum ada kebijakan baru yang direalisasikan terkait hal tersebut.
Apa Artinya bagi Guru dan PNS?
Pernyataan Prabowo memberi gambaran bahwa kenaikan gaji guru dan PNS sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah menyumbat kebocoran keuangan negara dari berbagai jalur, termasuk praktik manipulasi data ekspor.
Selama kebocoran senilai ratusan triliun per tahun belum dapat ditekan secara signifikan, ruang fiskal untuk meningkatkan belanja pegawai akan terus terbatas. Upaya perbaikan yang disebut Prabowo sedang berjalan ini menjadi faktor kunci yang patut dipantau ke depannya.
as a preferred 
Tinggalkan Komentar
Komentar