periskop.id - Program Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto kini bukan sekadar wacana, melainkan kenyataan yang mulai terlihat di banyak daerah. Hingga Januari 2026, pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat berasrama di seluruh Indonesia, dan menargetkan jumlah ini terus bertambah hingga mencapai 500 sekolah pada 2029 dengan kapasitas total yang diperkirakan menampung ratusan ribu siswa dari keluarga miskin dan rentan.
Apa Itu Sekolah Rakyat?
Mari kita mulai dari gambaran besarnya. Sekolah Rakyat di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukan sekadar sekolah biasa tempat anak belajar membaca dan berhitung. Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama (boarding school) yang secara khusus ditujukan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Lalu, mengapa harus berasrama? Pemerintah menyadari bahwa kemiskinan kerap menciptakan lingkungan yang tidak ideal bagi tumbuh kembang anak. Melalui sistem asrama, siswa mendapatkan ruang belajar yang lebih aman dan kondusif. Mereka tidak hanya bersekolah, tetapi juga tinggal di lingkungan yang terjaga, memperoleh asupan gizi yang layak, serta dibimbing dalam pola hidup yang lebih tertib dan terarah.
Program Sekolah Rakyat ini dijalankan lewat kerja sama dua kementerian. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bertanggung jawab pada kurikulum dan proses pembelajaran, sementara Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan data kemiskinan akurat dan kebutuhan sosial siswa benar-benar terpenuhi. Hingga Januari 2026, pemerintah telah meresmikan 166 Sekolah Rakyat di berbagai daerah, dengan target besar mencapai 500 sekolah pada 2029.
Setelah memahami konsep dan tujuannya, muncul pertanyaan penting berikutnya, siapa saja yang sebenarnya berhak mendaftar dan bersekolah di Sekolah Rakyat ini?
Siapa yang Berhak Masuk Sekolah Rakyat?
Sekolah Rakyat tidak dirancang sebagai sekolah negeri yang terbuka untuk semua kalangan. Sejak awal, program ini difokuskan sebagai kebijakan afirmatif untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Kondisi sosial ekonomi keluarga menjadi pertimbangan utama dalam proses penerimaan, bukan semata capaian akademik.
Pemerintah menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai acuan. Prioritas utama adalah keluarga dalam kelompok Desil 1 (10% penduduk termiskin) dan Desil 2 (kelompok rentan miskin di lapis berikutnya). Pendekatan berbasis data ini bertujuan agar bantuan pendidikan benar-benar jatuh ke tangan mereka yang paling membutuhkan, bukan salah sasaran.
Proses seleksi dilakukan melalui verifikasi data ekonomi dan dan tes akademik. Pemerintah juga menegaskan bahwa penerimaan siswa harus bebas dari praktik titipan, karena Sekolah Rakyat diposisikan sebagai instrumen kebijakan untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi, bukan jalur pendidikan alternatif bagi keluarga yang sudah mampu.
Fasilitas Sekolah Rakyat: Dari Makan Bergizi hingga Buku Pelajaran
Masuk ke Sekolah Rakyat berarti orang tua dibebaskan sepenuhnya dari biaya pendidikan. Program ini memang dirancang sebagai pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, dengan seluruh kebutuhan dasar siswa ditanggung oleh negara.
Fasilitas yang diberikan mencakup kebutuhan hidup menyeluruh (end-to-end). Siswa mendapatkan makan bergizi untuk mencegah stunting dan memastikan otak siap belajar. Selain itu, seluruh perlengkapan fisik, mulai dari seragam, sepatu, tas, hingga buku pelajaran disediakan sehingga tidak ada lagi cerita anak putus sekolah karena tidak mampu membeli seragam.
Dari sisi pembelajaran, Sekolah Rakyat tidak hanya menekankan aspek akademik. Pendidikan karakter, kedisiplinan, dan nasionalisme juga menjadi bagian dari pendekatan yang diterapkan, sejalan dengan model pendidikan berasrama. Tujuannya sederhana namun strategis, yaitu untuk memberi anak-anak dari keluarga rentan kesempatan belajar yang lebih layak dan berkelanjutan.
Meski fasilitasnya terlihat lengkap, Sekolah Rakyat memiliki sasaran dan konsep yang berbeda dari program pendidikan lain yang diluncurkan pemerintah, seperti Sekolah Garuda sehingga keduanya tidak bisa disamakan.
Perbedaan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda
Dalam kebijakan pendidikan terbaru, pemerintah menghadirkan dua program unggulan yang kerap disalahpahami sebagai hal serupa, yaitu Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. Padahal, keduanya memiliki sasaran dan pendekatan yang berbeda.
Sekolah Rakyat dirancang sebagai kebijakan afirmasi berbasis ekonomi. Program ini menyasar anak-anak dari keluarga miskin dan rentan miskin untuk memperluas akses pendidikan yang layak. Fokus utamanya adalah pemerataan kesempatan dan mobilitas sosial, agar latar belakang ekonomi tidak lagi menjadi penghalang masa depan anak.
Sementara itu, Sekolah Garuda berangkat dari pendekatan afirmasi prestasi. Program ini ditujukan bagi siswa berkemampuan akademik unggul atau bertalenta khusus, dengan seleksi berbasis capaian dan potensi, bukan kondisi ekonomi. Sekolah Garuda terbuka bagi semua kalangan, termasuk siswa dari keluarga kurang mampu yang memiliki prestasi menonjol. Tujuannya adalah menyiapkan sumber daya manusia unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga global.
Singkatnya, Sekolah Rakyat berfokus mengangkat yang tertinggal, sedangkan Sekolah Garuda bertugas mengembangkan yang berprestasi. Keduanya berjalan di jalur berbeda, tetapi sama-sama menjadi bagian dari strategi besar menuju Indonesia Emas 2045.
Tinggalkan Komentar
Komentar