Periskop.id - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengaktifkan kembali Bank NTB Syariah sebagai penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) setelah vakum selama tujuh tahun.
Pengaktifan tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) KUR antara Kementerian UMKM dan Bank NTB Syariah di Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (19/6). Dengan bergabungnya kembali Bank NTB Syariah, jumlah lembaga penyalur KUR secara nasional bertambah menjadi 43 pada 2026.
Pelaksana Tugas (Plt.) Deputi Bidang Usaha Mikro sekaligus Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM, Riza Damanik, mengatakan langkah tersebut menjadi strategi pemerintah untuk memperluas jangkauan pembiayaan bagi pelaku UMKM, khususnya di NTB..
"Alhamdulillah, Bank NTB Syariah kembali diaktivasi sebagai penyalur KUR dan menjadi lembaga penyalur KUR ke-43 secara nasional pada 2026. Kehadiran kembali Bank NTB Syariah diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus memperkuat perekonomian daerah," ujar Riza dalam keterangannya, Sabtu (20/6).
Menurutnya, pemerintah terus mengarahkan penyaluran KUR ke sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, industri pengolahan pangan, hingga ekonomi kreatif menjadi prioritas dalam penyaluran pembiayaan tersebut.
Riza menegaskan akses pembiayaan merupakan salah satu pilar utama dalam pengembangan UMKM. Namun, keberhasilan usaha juga perlu didukung oleh ekosistem yang kuat, mulai dari legalitas usaha, pendampingan, digitalisasi, akses pasar, hingga kemitraan usaha.
"Pembiayaan adalah pemicu. Namun keberhasilan UMKM baru akan benar-benar dirasakan ketika didukung ekosistem yang kuat sehingga produktivitas meningkat dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menyambut baik kembalinya Bank NTB Syariah sebagai penyalur KUR. Menurutnya, akses pembiayaan yang semakin luas akan membuka peluang bagi UMKM, industri kreatif, dan sektor pariwisata untuk berkembang lebih cepat.
"Yang dibangun bukan hanya transaksi keuangan, tetapi juga harapan, lapangan kerja, dan masa depan masyarakat NTB," kata Abul Chair.
Ia menegaskan keberpihakan terhadap UMKM harus diwujudkan melalui langkah konkret, salah satunya dengan menghadirkan akses pembiayaan yang lebih luas, mudah, dan terjangkau.
Saat ini, Pemerintah Provinsi NTB juga terus mendorong berbagai program pemberdayaan masyarakat, termasuk menggerakkan perekonomian desa melalui program Desa Berdaya.
"Kami ingin setiap desa memiliki sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Abul Chair menambahkan penguatan UMKM memerlukan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, perbankan, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat.
Karena itu, ia berharap Bank NTB Syariah tidak hanya berperan sebagai lembaga pembiayaan, tetapi juga menjadi mitra pendamping yang membantu pengusaha UMKM meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, serta memperkuat literasi keuangan syariah.
"Kami juga berharap dukungan Kementerian UMKM terus diperluas sehingga semakin banyak UMKM NTB yang mampu menembus pasar nasional bahkan pasar global," tutupnya.
as a preferred
Tinggalkan Komentar
Komentar