Periskop.id - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding memastikan, tak ada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terdampak perang Kamboja-Thailand.

"Jadi, kami sudah membentuk tim, melakukan koordinasi dengan Kemenlu, dan hasilnya, alhamdulillah tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Pekerja Migran Indonesia yang terdampak," kata Abdul Kadir Karding di Bengkulu, Selasa (29/7). 

Ia menjelaskan, perang terjadi di perbatasan Kamboja-Thailand, sedangkan mayoritas Warga Negara Indonesia berada di pusat ibu kota.

"Hanya dua (daerah perbatasan) itu yang terdampak perang, sehingga tidak mengeskalasi ke daerah-daerah dimana WNI kita banyak. Yang kedua, kita sudah melakukan bersama Kemenlu, satu upaya, salah satunya, meminta mereka untuk melapor ke kedutaan (terkait situasi masing-masing)," tuturnya. 

Pelaporan itu, lanjut Menteri Karding, sangat penting, karena banyak pekerja dari Indonesia yang masuk ke Kamboja tidak sesuai prosedur resmi sebagai Pekerja Migran Indonesia.

"Karena rata-rata data mereka untuk pekerja migran tidak ada, karena mereka berangkatnya secara visa turis. Melapor dan kita kasih layanan online, kalau ada apa-apa bisa menghubungi," ucapnya.

Meskipun tidak terdampak, Karding tetap mengingatkan WNI yang bekerja di dua negara berkonflik tersebut untuk tetap hati-hati terhadap kondisi konflik yang terjadi.

"Kami meminta waspada. Kita tetap membentuk tim bersama Kemenlu untuk melakukan antisipasi, mitigasi kalau ada apa-apa, termasuk langkah evakuasi dan sebagainya ketika diperlukan. Artinya, insya Allah pemerintah akan melindungi, menjaga, dalam konteks (perlindungan) terkait situasi perang antara Kamboja dan Thailand," ujarnya.

Terus Memonitor

Sebelumnya, Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus memastikan, warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman.

"Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor," kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kawasan perbatasan itu merupakan wilayah hutan yang jauh dari permukiman ataupun pusat kota masing-masing negara.

Meski begitu, pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi konflik untuk mencari tahu kemungkinan adanya WNI yang terjebak di sana. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phonm Penh sendiri mendapat konfirmasi dari Kamboja, tidak ada WNI yang menjadi korban konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand.

Konfirmasi tersebut diterima oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja Santo Darmosumarto, saat menerima pengarahan langsung dari Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Kerja Sama Internasional Kamboja, Prak Sokhonn.

“Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” kata pernyataan KBRI Phnom Penh.

KBRI Phnom Penh mencatat terdapat WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey. Informasi ini didapatkan dari aduan yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh. Namun demikian, tidak diketahui jumlah pasti WNI di provinsi tersebut.

Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi yang berdekatan dengan zona konflik itu, berjarak lebih dari 6 jam jalan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh.

Lebih lanjut, KBRI menjelaskan, pada pertemuan antara Menlu Kamboja dan korps diplomatik di Phnom Penh tersebut, Sokhonn menyampaikan kronologis eskalasi konflik semenjak pertama kali ketegangan terjadi akibat bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal pada 28 Mei.

Sokhonn turut menyampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai — berdasarkan hukum internasional — dari permasalahan yang saat ini dihadapi dengan Thailand.

“Menlu Kamboja menjelaskan, Perdana Menteri (PM) Kamboja Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” kata KBRI Phnom Penh.

Surat serupa juga disampaikan kepada PM Malaysia Anwar Ibrahim sebagai Ketua ASEAN, seraya menyampaikan apresiasi atas upaya PM Malaysia berkomunikasi langsung dengan kedua negara yang bertikai. Di saat yang sama, Menlu Kamboja menyampaikan imbauan agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear.