Periskop.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengaku Tengah menyoroti Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terjerat judi online (judol).

“Mengenai judol itu mendapatkan atensi kami, terutama buat ASN kami. Karena judol ini sekarang bukan hanya masyarakat yang melakukan, tetapi banyak juga ASN kami,” tutur Pramono saat dijumpai di ruang Balai Agung, Balai Kota Jakarta, Rabu (23/7). 

Kendati demikian, Pramono menilai sebagian pelaku judol merupakan korban yang juga perlu mendapat perlindungan. Karena itu, ia meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), agar melakukan pembinaan jika ada ASN yang kedapatan melakukan judol.

“Karena saya ingin ASN kita itu wajahnya jangan nggak gembira lah gitu. Sudah ASN-nya DKI, tukin (tunjangan kinerja)-nya paling gede, main judol keterlaluan banget,” kata Pramono.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga telah menandatangani kerja sama antara LPSK dan PPATK. Pramono mengatakan, hal ini merupakan bukti, Jakarta sangat peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.

“Karena bagaimanapun DKI Jakarta mampu untuk melakukan itu. Karena nggak semua provinsi mampu. Penandatanganan kerja sama ini saya yakin akan memberikan dampak, terutama bagi Balai Kota,” ujarnya.

Ketua LPSK Achmadi pun mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta yang sudah peduli terhadap perlindungan saksi dan korban.

Dia menilai kerja sama dengan Pemprov Jakarta merupakan momentum yang penting dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan perlindungan pemenuhan hak saksi korban, saksi pelaku, ataupun ahli sesuai keterangan undang-undang.

Selain itu, Achmadi menilai penandatanganan kerja sama ini juga bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi para saksi dan korban. “Jangankan keadilan, publik ada yang untuk berbicara saja belum tentu mau. Karena takut. Sebab itulah sekali lagi kami sangat mengapresiasi atas inisiasi Bapak Gubernur untuk melakukan MoU ini,” ujarnya.

Transaksi Terbesar

Sementara itu, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengungkap, lebih dari 600 ribu warga Jakarta bermain judi online. Jakarta, lanjut Ivan, menjadi provinsi dengan jumlah dan transaksi permainan judi online terbesar di Jakarta.

Hal ini diungkapkan Ivan di hadapan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam acara Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PPATK dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Tahun 2025.

"Ketika bicara judi online macam-macam itu, yang paling banyak ya DKI Jakarta Pak. Tadi Bapak tanya, berapa sih yang pemain judi online? Itu di DKI Jakarta saja 600 ribu lebih pemain judi online, di DKI saja, di DKI Jakarta saja," ujar Ivan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 23 Juli.

Dalam catatan PPATK, transaksi deposit judi online di Jakarta dalam setahun terakhir mencapai lebih dari Rp3 triliun dengan 17,5 juta kali transaksi. "Angkanya itu deposit saja, warga Bapak dan mohon maaf, ada juga internal macam-macam itu," ungkap Ivan.

Karena itu, Ivan menekankan pemerintah perlu menaruh perhatian dan pengerahan sumber daya yang besar untuk memberantas praktik judi online di Indonesia. "Belum lagi kita bicara narkotika, belum lagi bicara korupsi, belum lagi bicara pelaku illegal logging di daerah yang kemudian mencucinya di daerah Jakarta dan segala macam," terangnya.