periskop.id - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar menilai peningkatan porsi kepemilikan saham publik atau free float menjadi 15% akan menjadi langkah penting dalam menekan aksi saham “gorengan” yang sebelumnya sempat menjadi sorotan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Mahendra mengatakan, dengan bertambahnya jumlah saham yang dimiliki masyarakat maka likuiditas pasar saham akan meningkat.
"Pergerakan harga yang hanya dipengaruhi oleh satu atau dua pihak dapat diminimalisir," ucapnya di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (29/1).
Menurutnya, aturan free float sebelumnya akan membuat pasar lebih rentan terhadap dominasi investor tertentu dalam transaksi saham. Hal ini memudahkan sejumlah pihak untuk memanipulasi harga dalam jangka pendek, sehingga menciptakan volatilitas yang tidak mencerminkan kondisi fundamental perusahaan.
Dengan kebijakan baru Mahendra menekankan pasar akan lebih sehat karena distribusi kepemilikan saham menjadi lebih merata, dan aksi spekulatif yang berlebihan dapat dikurangi. Selain faktor domestik, peningkatan batas free float ini juga sejalan dengan rekomendasi dari lembaga penyedia indeks global Morgan Stanley Capital International (MSCI).
Mahendra menjelaskan, MSCI mendorong agar pasar saham Indonesia mengikuti praktik global yang berlaku, sehingga BEI dapat lebih mudah menarik investor institusional internasional dan meningkatkan daya saing pasar secara keseluruhan.
“Langkah ini bukan hanya soal angka, tetapi tentang memperkuat struktur pasar dan meningkatkan kepercayaan investor, baik lokal maupun asing. Dengan free float 15%, likuiditas bertambah, manipulasi harga dapat ditekan, dan pasar menjadi lebih transparan,” sambung Mahendra.
Ia mengatakan kebijakan ini menunjukkan keseriusan OJK dan BEI untuk menyesuaikan diri dengan standar internasional sekaligus memberikan perlindungan bagi investor dari aksi spekulatif yang merugikan. Dengan demikian, pasar modal diharapkan dapat tumbuh lebih stabil dan berkelanjutan, selaras dengan upaya reformasi dan penguatan ekosistem pasar modal nasional.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menyoroti saham gorengan imbas anjloknya IHSG selama beberapa hari belakangan. Ia menilai untuk memperkuat pasar saham secara menyeluruh, otoritas bursa perlu segera menindak dan membersihkan perdagangan saham yang bersifat spekulatif atau “gorengan”.
"Penurunan IHSG yang terjadi belakangan hanyalah gejala sementara dan tidak mencerminkan masalah fundamental pasar modal Indonesia," kata Purbaya sebelumnya.
Menurut Purbaya, saham-saham yang selama ini rawan manipulasi sebaiknya dikendalikan atau dihapus dari perdagangan aktif agar investor lebih terlindungi. Sementara itu, saham-saham bluechip dan perusahaan dengan fundamental kuat tetap menunjukkan tren positif meski kenaikan harganya belum terlalu signifikan.
Dengan langkah pembersihan ini, Purbaya yakin pasar saham bisa menjadi lebih stabil, sehat, dan kredibel, sekaligus memberikan ruang bagi pertumbuhan saham unggulan untuk terus meningkat secara wajar.
Tinggalkan Komentar
Komentar