Periskop.id Ketegangan geopolitik antara Iran dan Amerika Serikat terus merembet ke dunia olahraga. Pemerintah Iran menegaskan, AS sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026 wajib memberikan visa kepada tim nasional sepak bola mereka, terlepas dari konflik politik yang masih berlangsung.

Pernyataan ini disampaikan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei, yang menekankan bahwa partisipasi timnas Iran murni untuk kepentingan olahraga. "Para pemain kami akan berangkat ke Amerika Serikat semata-mata untuk Piala Dunia," kata Baghaei, Kamis (7/5). 

Ia menegaskan, negara tuan rumah memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh anggota tim Iran mendapatkan akses visa tanpa diskriminasi. "Negara tuan rumah harus memiliki komitmen yang jelas untuk menjamin visa anggota tim Iran diterbitkan ‘tanpa mempertimbangkan masalah politik’,” tegasnya. 

Di tengah polemik tersebut, Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya memastikan, Iran tetap akan berlaga di Amerika Serikat dalam ajang Piala Dunia 2026. "Izinkan saya memulai dari awal. Tentu saja Iran akan berpartisipasi di Piala Dunia FIFA 2026. Dan tentu saja Iran akan bermain di Amerika Serikat," ujar Infantino.

Ia menekankan, ajang sepak bola terbesar dunia harus menjadi simbol persatuan, bukan perpecahan."Alasan untuk itu sangat sederhana, kita harus bersatu. Ini adalah tanggung jawab saya, tanggung jawab kita bersama," tambahnya.

Piala Dunia FIFA 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli, dengan tiga negara tuan rumah yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen ini juga akan menjadi edisi pertama dengan format 48 tim, meningkat dari sebelumnya 32 tim.

Iran dijadwalkan menjalani dua pertandingan fase grup di Los Angeles, masing-masing melawan Selandia Baru pada 15 Juni dan Belgia pada 21 Juni, sebelum menghadapi Mesir di Seattle pada 26 Juni.

Namun, pelaksanaan laga di AS tidak lepas dari tantangan diplomatik. Iran dan AS tidak memiliki hubungan diplomatik resmi sejak 1980. Urusan konsuler Iran di Washington saat ini ditangani melalui perwakilan yang berada di bawah perlindungan Kedutaan Besar Pakistan.

Baghaei juga berharap FIFA ikut menjaga integritas kompetisi di tengah isu yang menyebut Iran ‘tidak pantas’ tampil. Ia menegaskan Iran akan menggunakan seluruh upaya yang tersedia untuk memastikan keikutsertaan timnas berjalan lancar.

Batasan Tertentu
Dari sisi tuan rumah, pemerintah Amerika Serikat menyatakan tidak keberatan terhadap kehadiran timnas Iran, namun tetap menerapkan batasan tertentu. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio menegaskan, pemain Iran diperbolehkan masuk, tetapi tidak boleh membawa individu yang memiliki afiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) yang telah masuk daftar organisasi teroris di beberapa negara, termasuk Kanada sejak 2024.

Di sisi lain, absennya delegasi Iran dalam Kongres FIFA di Kanada juga menjadi sorotan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney menegaskan kebijakan ketat terhadap individu yang terkait dengan IRGC.

"Saya dapat memberikan jaminan dan fakta berikut. Seperti yang Anda ketahui, IRGC dan semua anggotanya telah terdaftar sebagai organisasi teroris selama beberapa tahun," ungkap Carney.

"Para anggota dilarang datang. Kami memiliki serangkaian penyaringan, dan kami mengambil tindakan. Tidak ada anggota yang memasuki negara ini," imbuhnya. 

Seperti diketahui, situasi semakin kompleks setelah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel meningkat sejak serangan militer pada Februari 2026, yang kemudian dibalas oleh Iran.

Meski sempat terjadi gencatan senjata melalui mediasi Pakistan pada April, hingga kini belum ada kesepakatan permanen. Namun demikian, Iran menegaskan fokus utama saat ini adalah memastikan tim nasional dapat bertanding tanpa hambatan. “Untuk saat ini, kami fokus pada olahraga," ujarnya.

Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana geopolitik dapat memengaruhi olahraga internasional. Menurut laporan The Guardian dan FIFA, mobilitas lintas negara dalam Piala Dunia 2026 menjadi tantangan tersendiri karena melibatkan tiga negara tuan rumah dengan kebijakan imigrasi berbeda.

Di tengah situasi tersebut, FIFA berupaya menjaga prinsip netralitas olahraga, sementara negara peserta tetap berjuang memastikan hak partisipasi mereka tidak terganggu oleh konflik politik.