Periskop.id - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Dadan Kusdiana menyatakan, Indonesia menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama beroperasi pada periode 2032–2034. Target ini menjadi bagian dari rencana besar mencapai kapasitas total 44 gigawatt tenaga nuklir pada 2060, sejalan dengan komitmen net zero emission.
“Dari total 44 gigawatt, 35 gigawatt akan digunakan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt dialokasikan untuk produksi hidrogen nasional mulai 2045,” kata Dadan di Jakarta, Selasa (3/3).
Dengan demikian, porsi nuklir dalam bauran energi, lanjut dia, akan meningkat dari 0,5% menjadi lebih dari 11% pada 2060. Ia menjelaskan, target awal dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 adalah 500 megawatt kapasitas PLTN yang akan mulai dikembangkan pada 2032 di sistem kelistrikan Sumatera dan Kalimantan.
Ia menambahkan, kerangka kebijakan nuklir Indonesia memiliki landasan hukum kuat sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Kini, diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional yang secara eksplisit memandatkan nuklir sebagai penyeimbang bauran energi primer.
Dadan menjelaskan, teknologi yang akan didorong untuk dikembangkan adalah small modular reactor (SMR) karena menurutnya, arah perkembangan dunia kini menekankan SMR sebagai solusi baru.
Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, teknologi ini dinilai menawarkan fleksibilitas karena dapat ditempatkan di wilayah terpencil dan terintegrasi dengan jaringan listrik berskala kecil.
Menurutnya, karakteristik tersebut menjadikan SMR sangat sesuai untuk mendukung pusat-pusat industri serta pengembangan ekonomi biru di berbagai pulau.
Lebih lanjut, Dadan menuturkan, di kawasan Asia Tenggara, energi nuklir kembali muncul sebagai opsi strategis, didorong oleh komitmen net zero emission dan kemajuan teknologi SMR.
Menurut dia, lima negara dengan konsumsi energi terbesar di ASEAN—Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam—mencatat hampir 90% dari total permintaan energi kawasan. Kini, aktif menjajaki opsi nuklir melalui Nuclear Energy Cooperation Sub-sector Network (NEC-SSN).
NEC-SSN adalah badan sektoral khusus di bawah ASEAN yang bertugas memperkuat kerja sama antarnegara anggota ASEAN, dalam pemanfaatan energi nuklir sipil.
Hambatan Finansial
Selain peluang besar, Dadan juga mengakui adanya tantangan mencakup hambatan finansial dan politik yang terkait dengan tingginya biaya awal pembangunan nuklir. Juga memastikan konsistensi implementasi agar momentum menuju konstruksi tetap terjaga, serta mengelola persepsi risiko bencana dan kekhawatiran publik mengenai radiasi maupun tsunami.
Sebagai respons atas peluang dan tantangan tersebut, Dadan menyampaikan persiapan Indonesia kini semakin konkret. Fokus utama diarahkan pada tiga pilar fundamental, yaitu pemilihan lokasi, pencapaian tonggak regulasi, serta kerja sama internasional strategis.
Selain itu, pembentukan Nuclear Energy Programme Implementing Organization(NEPIO), sebagai lembaga pelaksana program nuklir, diyakini harus menjadi prioritas segera untuk menjamin program nuklir yang terintegrasi dan matang.
Teknologi yang Mendukung
Sementara itu, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat Peter M. Haymond menyampaikan, teknologi Amerika Serikat mendukung upaya Indonesia membangun masa depan energi yang aman dan tangguh.
“Bersama Jepang, Amerika Serikat merasa terhormat menjadi mitra jangka panjang yang terpercaya bagi Indonesia dalam mengembangkan energi nuklir yang aman dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Senada dengan Haymond, Kuasa Usaha Ad Interim Kedutaan Besar Jepang Mitsuru Myochin menyampaikan, Jepang dan Amerika Serikat termasuk negara yang paling terpercaya dalam pengembangan SMR.
Ia menilai, konferensi mengenai SMR bersama Indonesia ini menjadi langkah penting dalam meningkatkan kerja sama trilateral ke tingkat yang baru.
“Sebagai mitra, Jepang berharap dapat berkontribusi dengan berbagi pengalaman dan pengetahuan kami serta terus terlibat dalam dialog substantif menuju kerja sama yang berorientasi ke depan, termasuk di bidang nuklir,” tambahnya.
Pelaksanaan konferensi hari ini sendiri dilaksanakan di bawah program Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) dari Departemen Luar Negeri AS, sebuah program bantuan keamanan energi nuklir sipil yang dipimpin oleh Amerika Serikat dengan Jepang sebagai mitra kontributor,
Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang bergabung dalam program FIRST, sebagai penerima manfaat pada tahun 2019 dan memainkan peran utama sebagai pelopor regional dalam potensi penerapan SMR.
Tinggalkan Komentar
Komentar