Periskop.id - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyebut, sebanyak 3.029 desa di Indonesia masih blank spot atau wilayah tanpa akses internet hingga tahun 2026. Kondisi ini disebut memperlebar kesenjangan akses digital nasional.

Asisten Deputi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polkam Agus Pandu Purnama mengatakan, angka tersebut menunjukkan masih besarnya tantangan pemerintah dalam menyediakan akses internet merata. Terutama pada wilayah terpencil dan kepulauan.

“Ribuan desa tanpa akses internet tersebut bukan sekadar angka, juga mencerminkan ketimpangan nyata yang berdampak pada keterbatasan layanan pendidikan, ekonomi digital, hingga akses informasi masyarakat,” bebernya dalam Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Penanganan Blankspot se-Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarmasin, Rabu (29/4). 

Dalam rapat koordinasi tersebut, Agus Pandu menyampaikan persaingan global saat ini telah bergeser pada supremasi teknologi komunikasi. “Kondisi tersebut menempatkan konektivitas digital sebagai fondasi utama ketahanan nasional, sehingga keterisolasian desa-desa dari jaringan internet menjadi persoalan strategis yang harus segera ditangani,” tuturnya. 

Ia mengakui, karakteristik geografis Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menjadi kendala utama pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Tak heran, hal ini menyebabkan disparitas akses digital masih terjadi di berbagai wilayah.

Asisten Deputi Kemenko Polkam yang juga membidangi Kementerian Komunikasi dam Digital (Kemkomdigi) itu menyebutkan, masih ada wilayah yang terisolasi secara digital di tengah target Indonesia Emas 2045 dan ini harus segera ditangani secara sistematis dan terukur.

Dia menegaskan, pemerintah terus mendorong sinergi lintas kementerian, pemerintah daerah, dan operator telekomunikasi, untuk mempercepat pembangunan jaringan. Termasuk melalui pemanfaatan teknologi satelit di daerah sulit dijangkau.

“Upaya tersebut untuk menekan jumlah desa tanpa akses internet secara bertahap, sekaligus memastikan pemerataan konektivitas digital sebagai prasyarat utama pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Agus Pandu.

Kolaborasi Lintas Sektor
Sebelumnya, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menegaskan komitmen pemerintah, untuk mengurai persoalan infrastruktur dasar di wilayah pedesaan. Terutama terkait akses listrik dan keterbatasan jaringan internet atau blank spot.

Komitmen tersebut dibuktikan melalui kolaborasi lintas sektor yang diperkuat dengan penandatanganan lebih dari 70 Nota Kesepahaman (MoU) antara Kemendes PDT dengan kementerian/lembaga terkait, demi mempercepat penyediaan fasilitas vital desa-desa daerah tertinggal (3T).

"Kita sadar hari ini masih ada desa yang belum teraliri listrik, masih ada daerah blank spot, hingga sumber air bersih yang belum memadai. Perlu kerja sama dan komitmen kita semua untuk memastikan persoalan ini tuntas di era Presiden Prabowo," kata Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto.

Kemendes PDT menyakini, percepatan pembangunan tersebut tidak bisa dilakukan oleh satu kementerian saja. Sehingga perlu menggandeng PT PLN (Persero) serta akademisi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) untuk mencari solusi teknis bagi desa-desa yang secara geografis sulit dijangkau.

Dia mengungkapkan, kolaborasi ini merupakan implementasi dari Asta Cita keenam Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pembangunan dari bawah, untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Hal ini penting karena, menurut dia membangun desa berarti membangun Indonesia. Sehingga semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, hingga sektor swasta, diajak berkolaborasi untuk memiliki desa binaan guna memastikan setiap desa terealisasi potensinya.

Keterlibatan pihak akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Institut Teknologi Bandung (ITB), hingga Universitas Padjadjaran dalam kesepakatan Kerjasama ini, juga diharapkan dapat memberikan intervensi pendidikan dan inovasi agar kualitas sumber daya manusia di daerah tertinggal bisa setara dengan daerah lain.

Selain infrastruktur fisik, Kemendes PDT juga bersinergi dengan Kementerian Transmigrasi. Ini karena sebagian besar wilayah transmigrasi merupakan desa-desa yang memerlukan perhatian khusus dalam peningkatan kemandirian ekonomi.

Bahkan dalam hal ini melibatkan Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad untuk memastikan pembangunan dari bawah benar-benar sesuai dengan peta jalan pembangunan.

"Desa hari ini adalah subjek pembangunan. Kita arahkan semua energi agar desa berdaya dan maju. Jika desa maju, maka Indonesia akan maju," kata Yandri.