periskop.id - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian industri perkapalan nasional sebagai bagian penting mendukung sistem logistik nasional yang efisien dan berkelanjutan. Menurutnya, industri perkapalan adalah fondasi distribusi nasional yang modern, kuat, dan berdaulat.
"Penguatan industri perkapalan adalah prasyarat terciptanya sistem logistik nasional yang efisien. Kita membutuhkan armada yang dibangun oleh bangsa sendiri, dengan rantai pasok yang semakin mandiri,” ujar Agus di Jakarta, dikutip Senin (15/12).
Pemerintah berkomitmen memastikan galangan dan industri komponen nasional mampu memenuhi kebutuhan kapal untuk sektor pangan, energi, konektivitas, hingga industri strategis lainnya.
Sejalan dengan itu, Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Setia Diarta menambahkan, kemandirian industri perkapalan diwujudkan melalui berbagai langkah strategis. Di antaranya seperti pemberian fasilitas bea masuk 0% untuk bahan baku pembangunan kapal melalui skema Bab 98, perluasan pembiayaan Penugasan Khusus Ekspor (PKE) Alat Transportasi bersama LPEI, serta fasilitasi sertifikasi dan peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk industri komponen kapal.
“Industri perkapalan adalah fondasi penting bagi sistem logistik nasional. Kapasitas galangan terus tumbuh, dan kemandirian industri ini menjadi langkah nyata meningkatkan efisiensi logistik sekaligus daya saing ekonomi nasional,” kata Setia.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO) Anita Puji Utami juga menambahkan, ekosistem industri perkapalan nasional kini memasuki fase penguatan kapasitas dan modernisasi. Dengan 265 perusahaan anggota yang terdiri dari galangan kapal dan industri penunjang, kapasitas nasional kini mampu menangani hingga 36.000 dock space per tahun untuk reparasi dan sekitar 900 dock space untuk pembangunan kapal baru.
“Galangan nasional semakin siap menjawab kebutuhan pembangunan armada di sektor strategis, baik untuk kementerian, lembaga, BUMN, maupun industri,” ujar Anita.
Ia menekankan, dukungan kebijakan berkelanjutan, akses pembiayaan jangka panjang, kepastian regulasi, dan peningkatan TKDN menjadi kunci agar galangan dan industri komponen nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Selain itu, Agus juga menyoroti besarnya kebutuhan pembangunan dan modernisasi armada di berbagai sektor strategis, mulai dari pangan, energi, perikanan, mineral, batu bara, hingga konektivitas antarwilayah yang akan semakin mumpuni. Hal ini dapat ditegaskan dengan harmonisasi regulasi dan penguatan ekosistem pembiayaan sebagai kunci agar industri perkapalan nasional bisa lebih mandiri dan mampu menjawab kebutuhan strategis bangsa.
Tinggalkan Komentar
Komentar