Pakar Usulkan Transjakarta Gratis untuk Warga Ibu Kota

periskop.id - Jakarta tengah menghadapi perdebatan menarik soal kemungkinan layanan bus Transjakarta digratiskan bagi seluruh warga. Analis kebijakan transportasi, Azas Tigor Nainggolan, menilai hal itu bukan sekadar wacana, melainkan peluang nyata jika pengelolaan parkir dan bisnis non-tiket Transjakarta bisa dimaksimalkan.

“Apabila pengelolaan parkir berhasil memberikan pendapatan maksimal dan bisnis non-tiket Transjakarta bagus, maka bisa memberikan pendapatan yang mampu membiayai sepenuhnya operasional Transjakarta, yang berarti warga Jakarta bisa gratis gunakan Transjakarta,” ujar Tigor dikutip dari Antara, Senin (12/1).

Menurut perhitungannya, potensi pendapatan dari pajak parkir mencapai Rp3 triliun dan retribusi parkir Rp3 triliun. Angka ini sebanding dengan kebutuhan pembiayaan operasional Transjakarta pada 2026 yang diperkirakan sekitar Rp6 triliun. 

“Jadi, untuk membiayai subsidi Transjakarta 2026 ini bisa diambil atau didapat dari pendapatan pengelolaan parkir Jakarta,” tambahnya.

Namun, realisasi pendapatan parkir saat ini baru sekitar 50%. Karena itu, Tigor menekankan pentingnya mengoptimalkan bisnis komersial non-tiket (non-farebox) Transjakarta. Dengan jumlah pengguna lebih dari satu juta orang per hari dan jaringan layanan yang luas, peluang komersial seperti iklan, kerja sama bisnis, hingga pemanfaatan ruang publik di halte bisa menjadi sumber pendapatan signifikan.

Ia juga mengingatkan bahwa transportasi publik adalah kebutuhan dasar masyarakat. Subsidi transportasi adalah untuk memenuhi kewajiban pemerintah melindungi hak dasar warga negaranya. Subsidi yang diberikan pemerintah bisa mengurangi tarif dan bahkan bisa hingga membuat tarif gratis.

Saat ini, subsidi Transjakarta untuk 2026 diperkirakan membutuhkan Rp4,8 triliun agar standar pelayanan minimum (SPM) tetap terpenuhi. Namun, Pemprov DKI Jakarta hanya mengalokasikan Rp3,7 triliun dalam APBD 2026. Kekurangan sebesar Rp1,1 triliun rencananya akan dimasukkan dalam APBD Perubahan.

Kebijakan ini muncul di tengah keputusan Pemprov DKI menunda kenaikan tarif Transjakarta demi menjaga daya beli masyarakat. Kondisi ekonomi yang belum stabil membuat pemerintah memilih menahan tarif agar transportasi tetap terjangkau.

Data BPS 2025 mencatat bahwa rata-rata pengeluaran rumah tangga di Jakarta untuk transportasi mencapai 12–15% dari total pengeluaran bulanan. Kebijakan tarif gratis atau murah dapat menurunkan beban ekonomi masyarakat urban.

Di belahan dunia lain, Tallinn, ibu kota Estonia, sudah sejak 2013 menerapkan transportasi gratis bagi warganya. Hasilnya, penggunaan transportasi publik meningkat 10% yang juga tentunya diikuti dengan penurunan angka kemacetan yang signifikan.