periskop.id - Pernahkah Anda penasaran ketika melihat gaya hidup mewah pejabat di media sosial, lalu bertanya-tanya terkait harta kekayaan mereka? Rasa penasaran ini wajar dan sebenarnya dilindungi oleh undang-undang. Di Indonesia, transparansi adalah hak publik. Namun, masalah klasiknya adalah akses data yang sering kali kaku, lambat, dan membingungkan.

Di sinilah KawalHarta hadir sebagai solusi cerdas. Bukan sekadar situs web biasa, platform ini adalah inisiatif teknologi yang mencoba menjembatani jurang antara data pemerintah yang rumit dengan kebutuhan masyarakat akan informasi yang cepat dan mudah dicerna. 

Mengenal KawalHarta, Alat Bantu Warga Mengawasi Pejabat

Sering kali, niat masyarakat untuk mengawasi pejabat terhalang oleh tembok birokrasi digital. Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyediakan laman Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), format penyajiannya sering kali dianggap kurang ramah bagi pengguna awam. 

KawalHarta muncul sebagai inisiatif independen yang mengambil peran vital dengan mengumpulkan data mentah (raw data) yang tersebar, lalu merapikannya ke dalam satu wadah yang terintegrasi.  Filosofi di balik situs ini sederhana, yaitu transparansi tidak hanya soal membuka data, tetapi membuat data tersebut mudah dimengerti. 

KawalHarta menjawab tantangan tersebut dengan menyajikan profil pejabat layaknya profil media sosial dengan lengkap, terstruktur, dan transparan. Ini adalah langkah awal yang krusial untuk menciptakan ekosistem pengawasan yang partisipatif ketika masyarakat tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga pengawas aktif jalannya pemerintahan. 

Bagaimana KawalHarta Membaca Tren Kekayaan Pejabat?

KawalHarta unggul dalam menyederhanakan data yang sebelumnya tersebar dan sulit dibaca. Proses rumit mengunduh dan membandingkan laporan harta pejabat dalam beberapa file kini dipangkas menjadi informasi visual yang mudah dipahami publik.

Situs ini memangkas proses tersebut secara drastis. Begitu Anda mengetik nama pejabat di kolom pencarian, situs ini langsung menyajikan riwayat laporan yang memperlihatkan tren kekayaan dari tahun ke tahun. Anda bisa melihat secara instan, apakah grafik hartanya naik secara wajar, stagnan, atau justru melonjak drastis secara mencurigakan dalam waktu singkat?

Selain tren waktu, fitur pembedahan aset juga sangat menarik. Data tidak hanya ditampilkan sebagai angka total, tetapi dipecah ke dalam beberapa kategori. Anda bisa melihat komposisi hartanya, apakah mayoritas asetnya berupa tanah dan bangunan, kendaraan, surat berharga, atau kas dan setara kas. 

Apakah Data di KawalHarta Bisa Dipercaya?

Pertanyaan ini penting untuk dijawab secara jernih. Wajar bila publik bersikap kritis terhadap situs pihak ketiga yang mengolah data pejabat negara. Perlu ditegaskan sejak awal bahwa KawalHarta tidak membuat atau mengubah data kekayaan pejabat. Seluruh informasi yang ditampilkan bersumber dari data publik LHKPN yang dirilis oleh KPK melalui portal resmi e-LHKPN.

Peran KawalHarta adalah mengumpulkan dan menyajikan ulang data LHKPN agar lebih mudah dibaca dan dipahami oleh publik. Jika dalam laporan resmi KPK tercantum bahwa harta seorang pejabat bernilai Rp5 miliar, maka angka yang sama pula yang akan tampil di KawalHarta. Pengguna bahkan dapat melakukan verifikasi silang dengan mengecek langsung data tersebut di situs resmi e-LHKPN KPK.

Namun, ada satu batasan mendasar yang perlu dipahami bersama. LHKPN bersifat self-assessment, yakni laporan harta yang diisi dan disampaikan sendiri oleh pejabat yang bersangkutan. Artinya, tingkat kelengkapan dan akurasi data sangat bergantung pada kejujuran pelapor. KawalHarta tidak melakukan audit atau verifikasi independen atas isi laporan tersebut, platform ini hanya memvisualisasikan data yang telah dipublikasikan secara resmi oleh KPK.

Meski demikian, kehadiran KawalHarta tetap memiliki nilai penting. Dengan penyajian data yang terstruktur dan mudah dibandingkan antarwaktu, publik dan jurnalis lebih terbantu untuk mengamati tren, kejanggalan, atau lonjakan kekayaan yang patut dipertanyakan. Transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi juga memastikan data tersebut dapat dipahami dan diawasi secara kolektif.