periskop.id - Board of Peace atau Dewan Perdamaian resmi dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sebagai respons terhadap upaya pemulihan konflik yang terjadi di Gaza, Palestina. Pembentukan dewan ini sempat menimbulkan kekhawatiran di kalangan publik global karena dikhawatirkan dapat mengaburkan peran strategis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang selama ini menjadi aktor utama dalam upaya menjaga perdamaian dunia
Meski awalnya berfokus pada penyelesaian konflik di Gaza, cakupan peran Board of Peace sebenarnya lebih luas dari itu. Lembaga ini dirancang tidak hanya untuk menangani satu konflik tertentu, melainkan untuk kebutuhan jangka panjang yang berorientasi pada stabilitas, rekonstruksi, serta pembangunan perdamaian di berbagai wilayah konflik di dunia.
Indonesia sendiri telah resmi bergabung dalam dewan ini melalui penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, pada Kamis, 22 Januari 2026, di Davos, Swiss. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace mencerminkan keselarasan sikap Indonesia dengan komitmennya dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
Lantas, apa sebenarnya Board of Peace itu? Bagaimana peran dan fungsinya? Serta negara-negara mana saja yang turut bergabung di dalamnya?
Pengertian Board of Peace
Melansir dari Britannica, Board of Peace (BoP) merupakan sebuah badan internasional yang dipimpin oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Lembaga ini dibentuk dengan tujuan menciptakan stabilitas, memperbaiki tata kelola pemerintahan, dan mewujudkan perdamaian di wilayah-wilayah yang terdampak konflik. Gagasan pembentukan BoP pertama kali diajukan pada September 2025 sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik yang sejalan dengan kesepakatan gencatan senjata dalam perang Israel–Hamas.
Pembentukan Board of Peace kemudian memperoleh persetujuan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dewan ini juga diberikan mandat untuk beroperasi di Jalur Gaza sebagai badan administrasi transisi.
Peran Board of Peace
Dewan ini direncanakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan transisi teknokrat Palestina di Jalur Gaza. Dalam menjalankan fungsi tersebut, dibentuk sebuah komite khusus bernama Committee for the Administration of Gaza atau Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Selain itu, dewan ini memiliki mandat untuk melucuti senjata Hamas dan menurunkan Pasukan Stabilisasi Internasional atau International Stabilization Force. Pasukan ini berperan sebagai misi penjaga perdamaian yang terdiri atas personel dari berbagai negara, dengan tugas utama melatih dan memperkuat kepolisian Palestina yang baru.
Tidak hanya berfokus pada persoalan Gaza, peran dewan ini juga mencakup upaya menjaga dan membangun perdamaian di wilayah-wilayah lain yang tengah dilanda konflik.
Bagaimana Hubungan Board of Peace dengan Gaza?
Pada dasarnya, dewan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas dalam proses transisi pemerintahan Palestina. Peran tersebut dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan akan pihak netral yang mampu mengawasi jalannya transisi pemerintahan tanpa adanya dominasi dari negara tertentu. Dalam konteks ini, BoP menjadi wadah utama bagi pelaksanaan rencana demiliterisasi dan rekonstruksi Gaza melalui sejumlah mekanisme, seperti Gaza Executive Board (GEB), National Committee for the Administration of Gaza (NCAG), dan International Stabilization Force (ISF).
Namun demikian, mengutip laporan dari Institute for National Security Studies (INSS), 20-point plan yang digagas melalui dewan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dinilai belum menyentuh aspek politik mendasar dalam konflik Israel–Palestina. Selain itu, absennya partisipasi negara-negara Barat turut mengurangi legitimasi internasional dalam upaya mendorong perdamaian, khususnya di Gaza, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian terhadap keberlanjutan proses tersebut.
Daftar Negara yang Bergabung
Meski mendapat penolakan dari sejumlah pihak, dewan ini tetap berhasil menarik beberapa negara untuk bergabung ke dalam Board of Peace (BoP). Berikut daftar negara yang tercatat sebagai anggota BoP, sebagaimana dilansir dari GoodStats.
- Indonesia
- Vietnam
- Kamboja
- Kazakhstan
- Uzbekistan
- Mongolia
- Arab Saudi
- Uni Emirat Arab
- Qatar
- Mesir
- Yordania
- Bahrain
- Kuwait
- Maroko
- Turki
- Hungaria
- Belarus
- Bulgaria
- Albania
- Armenia
- Azerbaijan
- Kosovo
- Argentina
- Paraguay
- El Salvador
Tinggalkan Komentar
Komentar