periskop.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menjalin komunikasi intensif dengan perwakilan negara-negara anggota Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) guna membahas eskalasi serangan terbaru Israel ke wilayah Gaza.
“Ada (komunikasi dengan negara anggota BoP), tapi kan melalui jalur-jalur tertutup,” ujar Prasetyo saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Senin (2/2).
Prasetyo menjelaskan langkah diplomasi senyap ini diambil sebagai respons cepat pemerintah atas situasi di lapangan. Serangan militer pada Sabtu (31/1) lalu dinilai mencederai semangat perdamaian.
Pemerintah Indonesia menyatakan keprihatinan mendalam atas agresi yang kembali terjadi. Padahal, kesepakatan gencatan senjata sebelumnya telah disetujui oleh pihak-pihak terkait.
Prasetyo menegaskan posisi Indonesia tidak berubah sedikit pun. Komitmen negara untuk terus membantu rakyat Gaza dan mendukung perjuangan Palestina tetap menjadi prioritas utama politik luar negeri.
“Tentu kan kita prihatin ya masih terjadi serangan. Tapi bagaimanapun juga kita akan terus berupaya, karena itu bagian dari komitmen kita bangsa Indonesia untuk membantu saudara-saudara kita di Gaza,” tuturnya.
Di sisi lain, Prasetyo turut merespons dinamika domestik terkait seruan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelumnya, MUI mendesak pemerintah menarik diri dari keanggotaan BoP bentukan Amerika Serikat tersebut.
Pemerintah berencana menggelar pertemuan khusus dengan para ulama. Dialog ini bertujuan meluruskan persepsi serta menjelaskan urgensi strategis posisi Indonesia di dalam forum internasional itu.
“Kami nanti akan berdialog dengan MUI dan kami yakin nanti kita akan berikan penjelasan kenapa kita memutuskan untuk bergabung di Board of Peace ini,” ucapnya.
Menurut Prasetyo, keanggotaan Indonesia di BoP justru vital sebagai corong aspirasi. Wadah ini menjadi sarana efektif untuk membangun dialog langsung dan memberikan tekanan diplomatik dari dalam.
Tanpa keterlibatan aktif di dalam forum, Indonesia dinilai akan kesulitan mempengaruhi kebijakan global. Absennya Indonesia justru dikhawatirkan melemahkan upaya advokasi kemerdekaan Palestina.
“Kalau kita tidak ikut bergabung, bagaimana kita berdialog untuk memberikan masukan, memberikan pendapat, dalam rangka kita memastikan perjuangan kita supaya bangsa Palestina bisa diakui kemerdekaannya?” pungkasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar