Periskop.id - Organisasi jurnalisme nirlaba dan independen, Project Multatuli, baru saja merilis hasil analisis mendalam terkait penggunaan uang pajak rakyat oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Melalui data pengadaan barang, jasa, serta belanja tahun 2025 yang diunduh dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), organisasi yang berfokus pada isu keadilan sosial ini menemukan sejumlah angka yang mencolok dan memicu tanda tanya besar terkait efisiensi anggaran.
Total pelaksanaan belanja BGN pada tahun 2025 tercatat mencapai Rp6,2 triliun. Data tersebut mencakup 1.089 paket belanja yang dilakukan melalui mekanisme tender, pengadaan langsung, hingga pembelian via e-katalog.
Dari ribuan paket tersebut, hasil kategorisasi menunjukkan bahwa anggaran terbesar justru tidak langsung menyentuh urusan gizi, melainkan sektor pendukung yang sarat dengan nuansa militerisasi.
Kendaraan dan Pakaian: Belanja Paling Dominan
Berdasarkan data yang dihimpun, kendaraan menjadi kategori belanja terbesar dengan total mencapai Rp1,39 triliun. Anggaran ini mencakup sewa mobil serta pembelian sepeda motor listrik dalam jumlah masif.
Posisi kedua ditempati oleh anggaran pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp1,26 triliun, disusul oleh belanja perangkat keras dan komputer senilai Rp830 miliar.
Satu hal yang menjadi sorotan tajam adalah belanja pakaian yang mencapai Rp622,3 miliar. Anggaran fantastis ini digunakan untuk membeli seragam, Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Dinas Lapangan (PDL), sepatu dinas, sepatu olahraga, topi, baret, hingga aksesoris seperti ikat pinggang dan kaos kaki.
Sorotan Tajam: Kaos Kaki Lapangan Seharga Rp100 Ribu
Salah satu hal yang paling mencolok adalah anggaran senilai Rp6,9 miliar dialokasikan hanya untuk pembelian kaos kaki. Salah satu vendor, PT Gajah Mitra Paragon, mendapatkan kontrak senilai Rp3,4 miliar melalui e-katalog 5.0 untuk menyediakan kaos kaki harian, olahraga, dan lapangan.
Temuan di lapangan menunjukkan harga satuan yang tidak wajar. Kaos kaki harian dihargai Rp34.999, sementara kaos kaki lapangan dibanderol Rp100.000 per pasang.
Harga ini dinilai fantastis karena produk tersebut tidak memiliki merek terkenal dan tidak berlabel SNI. Dengan anggaran Rp1,7 miliar untuk kaos kaki lapangan, BGN diperkirakan membeli 17.000 pasang.
Sebagai perbandingan, dengan harga Rp100.000, konsumen seharusnya sudah bisa mendapatkan kaos kaki bermerek kualitas tinggi di pasaran umum.
Sarjana Penggerak dan Dugaan Markup Tablet
Anggaran besar lainnya berkaitan dengan pembelian komputer tablet untuk Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) yang totalnya mencapai Rp508,4 miliar.
Sarjana Penggerak ini merupakan proyek pendidikan paramiliter yang digagas oleh Prabowo Subianto. Di bawah naungan Komponen Cadangan (Komcad), warga sipil dilatih secara militer melalui Universitas Pertahanan untuk nantinya ditempatkan sebagai kepala unit dapur MBG di tingkat kecamatan dan kabupaten.
Analisis terhadap pembelian tablet ini menemukan adanya potensi pemborosan yang sangat serius:
- Harga e-Katalog: PT Mitrawira Hutama Teknologi menjual Samsung Galaxy Tab Active 5 (bundling) seharga Rp17.927.000 per unit.
- Harga Pasaran: Di lokapasar seperti Tokopedia, produk dengan spesifikasi yang sama hanya dibanderol sekitar Rp8 jutaan per unit.
- Potensi Kerugian: Terdapat selisih harga atau potensi kemahalan hingga 100 persen. Dengan total anggaran Rp508,4 miliar, BGN diperkirakan membeli sekitar 28.359 unit tablet.
Fenomena ini mengindikasikan adanya potensi markup yang nyata, mengingat pembelian dalam jumlah besar (grosir) seharusnya mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga eceran di pasar, bukan justru dua kali lipat lebih mahal.
Rincian Kategori Belanja BGN 2025
Berikut ini adalah lima kategori belanja terbesar BGN pada 2025:
| No | Kategori Belanja | Nilai Anggaran |
|---|---|---|
| 1 | Kendaraan (Sewa & Motor Listrik) | Rp1,39 triliun |
| 2 | Pembangunan Dapur MBG/SPPG | Rp1,26 triliun |
| 3 | Perangkat Keras & Komputer | Rp830,1 miliar |
| 4 | Pakaian & Atribut | Rp622,3 miliar |
| 5 | Pelatihan & Sosialisasi | Rp464,6 miliar |
| 6 | Bahan Makanan | Rp242,8 miliar |
Selain kategori di atas, terdapat biaya operasional sebesar Rp241,1 miliar, fasilitas kantor Rp149,2 miliar, serta sertifikasi halal senilai Rp144,1 miliar.
Tinggalkan Komentar
Komentar