Menkeu Purbaya Segera Suntik Rp200 Triliun untuk Pemulihan Ekonomi

periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa segera mempercepat pemulihan ekonomi nasional dengan fokus pada fiskal dan moneter. Menurutnya, kedua instrumen ini harus berjalan seiring agar pertumbuhan dapat terdorong optimal.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (10/9), Purbaya mengingatkan bahwa kombinasi belanja pemerintah yang lambat dan kebijakan moneter yang terlalu ketat bisa berdampak lebih buruk dibandingkan periode pemerintahan sebelumnya. 

“Tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, ia telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto rencana untuk mengalirkan dana besar ke sistem perekonomian. 

“Saya sekarang punya Rp425 triliun di BI Cash. Besok saya taruh Rp200 triliun. Ini lagi dijalankan,” kata Purbaya.

Dana tersebut, lanjutnya, akan diarahkan untuk menggerakkan roda ekonomi. Namun, ia menekankan pentingnya koordinasi dengan bank sentral agar likuiditas yang masuk tidak langsung diserap kembali. 

“Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar saja dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung,” jelasnya.

Purbaya menilai, sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter akan saling melengkapi. Fiskal akan mendorong belanja dan proyek strategis, sementara moneter menjaga kelancaran arus likuiditas di pasar.

Ia juga menyoroti perlunya perbaikan dalam pelaksanaan anggaran pemerintah.

“Di government side saya sendiri saya akan pastikan lagi belanja-belanja yang lambat berjalan dengan lebih baik lagi,” tegasnya.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat realisasi program pembangunan, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memacu pertumbuhan sektor riil. Purbaya optimistis, dengan koordinasi yang solid, target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat tercapai.

Kebijakan ini sekaligus menjadi sinyal perubahan arah pengelolaan ekonomi di era pemerintahan Prabowo, dengan fokus pada percepatan belanja dan pelonggaran likuiditas untuk menggerakkan sektor swasta dan publik secara bersamaan.