periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) mengembalikan anggaran senilai Rp3,5 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Pengembalian tersebut terjadi karena K/L memutuskan tidak melanjutkan belanja yang telah direncanakan sebelumnya.
"Sedang kami pelajari, ini kan sedang gerak. Rata-rata masih sesuai rencana, tapi ada juga beberapa yang nyerah dan balikkan uang ke kita. tapi kita hitung-hitung ada Rp3,5 triliun yang dibalikkan sampai dengan sekarang, karena mereka nggak mau belanja," kata Purbaya dalam konferensi pers, Jakarta, Jumat (14/11).
Purbaya tidak menjelaskan secara rinci kementerian atau lembaga mana saja yang telah mengembalikan anggaran tersebut. Ia hanya menyebut realisasi secara umum masih sesuai rencana.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencatatkan data terbaru mengenai realisasi belanja K/L.
Hingga awal Oktober 2025, realisasi belanja K/L mencapai Rp815 triliun. Angka ini setara 55% dari pagu anggaran.
“Di mana yang belanja K/L itu ada sekitar 55%. Dari anggaran tersebut kalau dilihat angkanya kita udah bisa belanjakan sekitar Rp815 triliun dari anggaran kita,” kata Dirjen Perbendaharaan Astera Primanto.
Astera menambahkan, belanja tersebut terserap terutama pada belanja pegawai (77%), bantuan sosial (72%), serta belanja barang dan modal (sekitar 45%).
Prima mengungkapkan pelaksanaan belanja tahun ini menghadapi sejumlah tantangan.
Tantangan itu meliputi hadirnya kementerian/lembaga baru yang masih menyusun organisasi dan anggaran.
Tantangan lain berupa dinamika global, seperti kondisi geopolitik, yang turut memengaruhi realisasi APBN.
Oleh karena itu, pemerintah menyiapkan langkah mitigasi.
Strateginya melalui koordinasi intensif antara Menteri Keuangan dan K/L, baik di pusat maupun di daerah.
Di level teknis, Ditjen Perbendaharaan memiliki jaringan luas, mencakup 34 kantor wilayah dan 182 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia.
"KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) inilah yang melakukan verifikasi dan penyaluran anggaran," jelasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar