periskop.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kendala aturan kepegawaian negara yang membuatnya tidak bisa sembarangan memecat atau merumahkan staf bermasalah. Sebagai langkah alternatif, ia memilih melakukan rotasi besar-besaran untuk memberikan efek jera (shock therapy) sekaligus memutus rantai interaksi tidak sehat di lingkungan kementeriannya.
"Rupanya kalau di keuangan kita, pegawai negeri kita enggak bisa mecat pegawai, merumahkan juga enggak bisa. Tadinya saya rumahin, saya rumahin," kata Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Jakarta, Rabu (4/2).
Purbaya bergerak cepat melakukan reformasi di sektor-sektor rawan. Pekan lalu, ia telah merombak formasi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan mengganti hampir 34 pejabat pada titik-titik sentral yang dinilai memiliki aktivitas tinggi namun rentan penyimpangan.
Langkah ini diharapkan menjadi peringatan keras bagi seluruh jajaran kepabeanan. Penempatan pejabat baru dilakukan untuk memastikan kinerja di wilayah tersebut kembali produktif dan bersih.
"Jadi itu merupakan shock therapy ke teman-teman Bea Cukai, baik yang di posisi yang baru yang dianggap tumbuh tadi, untuk meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik lagi," jelasnya.
Tidak berhenti di situ, kebijakan serupa akan menyasar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada pekan ini. Purbaya berencana memindahkan lebih dari 45 pegawai dari unit-unit yang dianggap “gemuk” ke wilayah penugasan yang lebih sepi.
Strategi ini bertujuan menjauhkan oknum pegawai dari godaan interaksi negatif dengan wajib pajak. Sebaliknya, pegawai yang memiliki catatan kinerja luar biasa akan ditarik untuk mengisi posisi-posisi yang lebih strategis.
"Jadi kita pindahkan ke tempat-tempat yang lebih sepi, dan yang bagus-bagus kita tempatkan tempat yang lebih baik supaya mereka atau ada perbaikan di tempat kita," terang dia.
Purbaya menggarisbawahi bahwa mutasi massal ini merupakan sejarah baru di Kementerian Keuangan karena melibatkan jumlah personel yang sangat banyak. Sebelumnya, rotasi biasanya hanya melibatkan satu hingga tiga orang saja dalam satu periode.
Upaya ini menjadi jalan tengah untuk membersihkan internal kementerian tanpa harus terbentur prosedur pemecatan ASN yang rumit. Ia ingin memastikan setiap perubahan posisi tetap berlandaskan aturan agar tidak menjadi celah tuntutan hukum di kemudian hari.
"Ini shock therapy kita, kita pindahkan sebanyak ini belum pernah selama ini. Nanti dituntut kalah, ya sudah enggak jadi," tutup Purbaya.
Tinggalkan Komentar
Komentar