periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp228,1 triliun. Angka itu setara 79,7% dari pagu Rp286 triliun untuk tahun 2025.
"Jadi artinya, untuk tahun 2025, bulan November dan Desember masih ada pagu kredit KUR yang bisa diakses oleh masyarakat," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, ditulis Jumat (21/11).
Adapun rincian lainnya, realisasi subsidi bunga KUR telah mencapai Rp20,3 triliun, atau 53,1% dari total pagu Rp38,28 triliun. Subsidi tersebut digunakan untuk membayar tagihan bunga selama 2025, tidak termasuk carry over.
Untuk total penerima KUR tercatat 3,9 juta debitur, yang tersebar pada berbagai sektor. Antara lain perdagangan 39,3%, pertanian 38,1%, sektor lainnya 15%, industri pengolahan 6%, perikanan 1,5%, dan konstruksi 0,1%.
Sementara itu, untuk sebaran debitur terbesar berada di Pulau Jawa sebanyak 2,09 juta debitur, kemudian Sumatera 0,87 juta, Sulawesi 0,40 juta, Bali-Nusa Tenggara 0,25 juta, Kalimantan 0,21 juta, serta Maluku-Papua 0,06 juta debitur.
Melalui dukungan APBN, Suahasil mengatakan subsidi bunga KUR dibayarkan kepada bank penyalur, sehingga nasabah dapat menikmati bunga hanya sebesar 6% per tahun guna memperkuat permodalan UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menetapkan seluruh skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) akan menggunakan bunga flat sebesar 6%. Kebijakan itu akan mulai berlaku pada Januari 2026.
“(Pengajuan KUR) nggak ada batasannya, kan? Sekarang ini pengajuan pertama 6%. Betul, kan? KUR yang kedua naik 7%, KUR yang ketiga naik 8%, KUR yang keempat naik 9%. Sekarang semua sama 6%," kata Maman kepada media di Jakarta, Senin (17/11).
Maman menyebut kebijakan tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Komite Pembiayaan melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yang diharapkan menjadi stimulus pergerakan ekonomi.
"Berdasarkan arahan dari Pak Presiden kepada Komite Pembiayaan melalui Pak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan kami yang duduk sebagai anggota Komite Pembiayaan UMKM, kami ingin memberikan afirmatif dan stimulus pergerakan ekonomi," jelasnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar