periskop.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa perlambatan ekonomi Indonesia sepanjang Januari-Agustus 2025 tidak semata-mata disebabkan oleh kondisi global. Ia menilai pelemahan tersebut lebih dipicu oleh kesalahan pengelolaan di dalam negeri yang kini tengah diperbaiki pemerintah.
“Kalau dilihat, perlambatan ekonomi kita di delapan bulan pertama tahun ini bukan karena global saja. Mungkin bukan karena global, mungkin karena salah urus di dalam, yang sudah kita perbaiki,” ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Jakarta, Kamis (27/11).
Purbaya menjelaskan, konsumsi pemerintah sebenarnya tumbuh 5,49%, seiring akselerasi belanja pada kuartal III yang meningkat signifikan dan diperkirakan terus melaju hingga kuartal IV. Namun, perlambatan di awal tahun memberikan tekanan terhadap pertumbuhan.
“Kalau kita lihat, belanja pemerintah pada triwulan I terkontraksi 1,37%, dan di triwulan II masih minus 0,33%. Baru di triwulan III tumbuh positif 5,5%,” jelasnya.
Menurut Bendahara Negara itu, lambatnya realisasi belanja pemerintah pada dua kuartal pertama menjadi faktor utama yang menahan laju pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah kini memperbaiki pola tersebut dan memastikan percepatan belanja sejak awal tahun ke depan.
“Ini kita perbaiki dan ke depan kita pastikan di triwulan pertama tahun depan kita akan tumbuh terus. Kita akan cegah belanja yang terlambat dari pemerintah sehingga ekonominya akan tetap kuat," tutup Purbaya.
Kementerian Keuangan sebelumnya melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) hingga 31 Oktober 2025 mencapai Rp1.879,6 triliun atau 70,6% dari target APBN.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana belanja tercatat sebesar Rp1.834,5 triliun. Artinya, tahun ini Pemerintah Pusat membelanjakan Rp45,1 triliun lebih banyak dibandingkan tahun lalu.
"Jadi belanja pemerintah pusat memiliki dorongan terhadap pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (20/11).
Dari total realisasi tersebut, ia merincikan bahwa belanja Kementerian/Lembaga (K/L) tercatat sebesar Rp961,2 triliun atau 75,4% dari outlook. Jumlah tersebut digunakan untuk program perlindungan sosial seperti bansos, PKH, Kartu Sembako, PIP, dan KIP Kuliah.
Realisasi belanja K/L antara lain belanja pegawai sebesar Rp252,7 triliun atau 86,2% dari outlook, belanja barang Rp344,9 triliun atau 72,3%, belanja modal Rp206,4 triliun atau 59,9%, serta belanja bantuan sosial (Bansos) Rp147,2 triliun atau 98,6%.
Selanjutnya, realisasi untuk belanja non K/L sebesar Rp918,4 triliun atau 66,2% dari outlook, digunakan untuk pembayaran manfaat pensiun Rp156,6 triliun. Serta, subsidi dan kompensasi Rp315 triliun atau 66,3% dari outlook.
Tinggalkan Komentar
Komentar