periskop.id - Isu kekurangan tenaga ahli gizi menjadi perhatian krusial dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagasan Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan, setiap unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib memiliki tiga pilar utama, yaitu ahli gizi, kepala pengelola layanan SPPG, dan tenaga akuntansi.
Namun, untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia, BGN akan memperluas kualifikasi tenaga gizi. Selain lulusan Sarjana Ilmu Gizi, peran tenaga gizi kini dapat diisi oleh lulusan Sarjana Kesehatan Masyarakat, Sarjana Teknologi Pangan, Sarjana Pengolahan Makanan, dan Sarjana Keamanan Pangan.
"Utamanya sarjana gizi, tapi sekarang boleh sarjana kesehatan masyarakat, sarjana teknologi pangan, sarjana pengolahan makanan, dan sarjana keamanan pangan," terang Dadan saat ditemui wartawan usai rapat koordinasi tata kelola program MBG di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (3/12).
Lebih lanjut, ia mengatakan setiap unit SPPG di seluruh Indonesia, yang berjumlah 16.630 unit, tetap membutuhkan satu tenaga gizi. Menurut Dadan, tenaga dari lima jalur pendidikan ini diperkirakan cukup untuk wilayah aglomerasi.
Namun, ia menilai dari sisi kewilayahan dan unit satuan, tantangan terbesar ada di daerah terpencil. Dari 8.200 SPPG di wilayah tersebut, sekitar 4.700 masih dalam pembangunan dan diperkirakan rampung pada Desember 2025. Jangkauan penerima manfaat di daerah ini diperkirakan tidak lebih dari 3 juta orang.
Selain percepatan pembangunan di wilayah tertinggal, Dadan mengatakan pihaknya akan mempercepat penyelesaian Standar Layanan Hidangan Sehat (SLHS), penataan mekanisme alokasi tenaga gizi, serta pelatihan pengelolaan keuangan bagi penyelenggara layanan pangan bergizi di daerah.
"Seluruh langkah ini disiapkan untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan merata, akuntabel, dan tepat sasaran," tutup Dadan.
-6888aaefe94e6.jpg)
Tinggalkan Komentar
Komentar