periskop.id - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyoroti sejumlah agenda strategis yang perlu mendapat perhatian utama dari pemerintah maupun pelaku usaha. Hal ini dianggap penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 bisa lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.
"Transformasi ekonomi menjadi fokus utama. Hilirisasi industri disebut berhasil menarik investasi besar, dan ke depan harus didorong melalui kebijakan berbasis komoditas, klaster industri terintegrasi, riset inovatif, serta peran UMKM yang lebih kuat," ujar Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani di kantor Apindo, Senin (8/12).
Shinta mengatakan sektor digital dan ekonomi hijau disebut sebagai frontier pertumbuhan, menuntut penguatan infrastruktur, regulasi adaptif, akses pembiayaan untuk UMKM dan pekerja gig, serta percepatan investasi energi baru terbarukan (EBT) untuk menciptakan green jobs.
Penguatan UMKM juga menjadi agenda penting, dilakukan dengan pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media. Selain itu, program prioritas pemerintah seperti hilirisasi, transisi digital-hijau, percepatan Program 3 Juta Rumah, penguatan MBG, kesiapan Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih, dan Pemagangan Nasional perlu dikawal agar memberi efek berganda bagi ekonomi.
Ketahanan pangan dan energi diperkuat melalui kemitraan hulu–hilir, dukungan fiskal, digitalisasi pertanian, dan peningkatan keterampilan di sektor energi serta mineral kritis.
Selanjutnya, reformasi regulasi dan ketenagakerjaan menjadi langkah mendesak. Deregulasi teknis dan daerah harus dilanjutkan untuk menurunkan biaya ekonomi dan menarik investasi.
"Kebijakan ketenagakerjaan pun harus lebih selaras dengan struktur ekonomi, fokus pada sektor berelastisitas tinggi, perluasan pekerjaan formal, dan peningkatan keterampilan sesuai kebutuhan industri," tambah dia.
Dengan demikian, enam prasyarat pertumbuhan strategis untuk 2026 berdasarkan proyeksi Apindo yaitu: penciptaan lapangan kerja berkualitas, bauran kebijakan fiskal-moneter yang stabil dan merata, efisiensi biaya usaha, peningkatan produktivitas dan kualitas SDM, pemberdayaan UMKM sebagai bagian dari rantai pasok industri, serta kontinuitas partisipasi aktif dunia usaha.
“Dengan semangat Indonesia Incorporated, kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar perekonomian Indonesia mampu memasuki fase take-off dan bergerak menuju visi Indonesia Emas 2045,” jelas Shinta.
Tinggalkan Komentar
Komentar