periskop.id - Kementerian Keuangan memastikan belum berencana kembali menempatkan dana dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke perbankan hingga akhir tahun ini.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti menerangkan, kebijakan tersebut diambil seiring dengan proyeksi meningkatnya likuiditas di sektor keuangan menjelang penutupan tahun anggaran.
"Jadi kita tidak ada untuk tahun ini, di akhir tahun ini, karena tadi disampaikan Pak Menteri (Purbaya Yudhi Sadewa) bahwa potensi kenaikan likuiditas untuk akhir tahun ini akan meningkat," kata Prima dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, dikutip Jumat (19/12).
Menurutnya, pemerintah memilih menyimpan dana tersebut sebagai cadangan untuk kebutuhan pembiayaan pada tahun depan. Namun demikian, penempatan dana ke perbankan tetap terbuka untuk dilakukan apabila dinamika perekonomian dan kondisi likuiditas ke depan dinilai memerlukan intervensi.
"Jadi kita akan tabung dulu uang kita untuk tahun depan dan nanti kalau misalnya dinamikanya memungkinkan, tentunya nanti kita akan bisa gelontorkan lagi ke perbankan," terang Prima.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan penempatan kas pemerintah sebesar Rp200 triliun sebagai cash management turut meningkatkan likuiditas perekonomian, yang tecermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2% secara tahunan (year on year/yoy). Hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers Hasil Rapat Komite KSSK IV 2025 di Jakarta, Senin (3/11).
Adapun realisasi per 30 September 2025 antara lain PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang telah menyalurkan Rp40,6 triliun dari alokasi penempatan dana sebesar Rp55 triliun atau setara 74%.
Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) merealisasikan penyaluran dana sebesar Rp33,9 triliun dari Rp55 triliun atau 62%. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) merealisasikan Rp27,6 triliun dari Rp55 triliun atau 50%.
Selanjutnya, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyalurkan Rp4,8 triliun dari Rp25 triliun atau setara 19% dari alokasi dana, serta PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebesar Rp5,5 triliun dari Rp10 triliun atau 55%.
Tinggalkan Komentar
Komentar