periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp534,1 triliun, atau 104% dari target APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp513,6 triliun. Capaian ini terjadi di tengah proses normalisasi harga komoditas global serta penurunan volume produksi pada sejumlah sektor.
"Realisasi PNBP yang melebihi target di tengah normalisasi harga komoditas. Sebenarnya bukan normalisasi, hampir semua harga komoditas itu turun," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, ditulis Sabtu (10/1).
Suahasil menjelaskan ontributor utama PNBP berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), baik migas maupun nonmigas. PNBP SDA migas mencapai sekitar Rp105 triliun, sementara SDA nonmigas tercatat sekitar Rp140 triliun.
Adapun PNBP dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), PNBP Kementerian/Lembaga, serta Badan Layanan Umum (BLU) juga menunjukkan kinerja yang solid dan menopang capaian PNBP secara keseluruhan.
Meski demikian, kinerja PNBP SDA migas mengalami perlambatan seiring pelemahan Indonesia Crude Price (ICP), meskipun masih terdapat kenaikan lifting minyak dan gas bumi serta pengaruh pelemahan nilai tukar. Rata-rata ICP pada 2025 tercatat lebih rendah dibandingkan 2024, terutama pada paruh kedua tahun.
Sementara itu, PNBP SDA nonmigas pada periode kuartal I hingga III mengalami perlambatan akibat penurunan volume produksi batu bara dan moderasi Harga Batubara Acuan (HBA). Namun, pada kuartal IV kinerjanya kembali membaik seiring meningkatnya dampak implementasi PP Nomor 19 Tahun 2025 serta tren kenaikan Harga Mineral Acuan (HMA).
Secara keseluruhan, meskipun PNBP 2025 lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2024 yang mencapai Rp584,4 triliun, capaian tahun ini tetap melampaui target APBN dan mencerminkan ketahanan penerimaan negara di tengah dinamika harga komoditas global.
"Namun jangan lupa di dalam kategori PNBP ini ada dividen BUMN yang awalnya di dalam APBN 2025 itu dibayarkan ke APBN tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2025 maka dikelola oleh Danantara. Nilainya Rp80 triliun. Sehingga kalau mau dibuat Apple to Apple perbandingannya maka yang Januari sampai Desember 2025 tambahin Rp80 triliun. Maka akan kelihatan 2024 ke 2025 itu penerimaan negara bukan pajaknya meningkat," tutup Suahasil.
Tinggalkan Komentar
Komentar