Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Per Desember 2025 Capai Rp2.116,2 Triliun
Realisasi belanja pemerintah pusat hingga Desember 2025 capai Rp2.602,3 triliun, fokus jaga daya beli lewat bansos dan program prioritas.

periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sementara hingga Desember mencapai Rp2.602,3 triliun atau 95,3% dari pagu Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari pagu, serta belanja non-K/L sebesar Rp1.102,0 triliun atau 71,5% dari pagu.
"Belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah Rp2.701,4 triliun dan realisasi sementara 31 Desember adalah Rp2.602,3 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (18/12).
Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan belanja serta pergeseran anggaran. Pergeseran itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan prioritas pemerintah, termasuk pengalihan sebagian belanja non-kementerian/lembaga (non-KL) menjadi belanja kementerian/lembaga (KL).
Pada belanja K/L, realisasi terbesar berasal dari belanja barang yang mencapai Rp564,9 triliun atau tumbuh 8,3%, diikuti belanja pegawai sebesar Rp321,3 triliun atau tumbuh 10,1%.
Kemudian belanja modal sebesar Rp427,5 triliun atau tumbuh 20,3%, dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp186,6 triliun atau tumbuh sekitar 20,5%
Suahasil menyebut belanja K/L difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program bansos seperti PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-K/L terutama digunakan untuk pembayaran pensiun yang tercatat on track dengan realisasi Rp166,5 triliun atau tumbuh 3,7%.
Jumlah penerima pensiun pada 2025 tercatat meningkat sekitar 100 ribu orang menjadi 3,73 juta penerima, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Baca berita dan informasi lainnya mengenai APBNKita, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan belanja pemerintah dengan mengeklik tautan.



Komentar (0)
Harus masuk dulu untuk berkomentar. Komentar tayang setelah dimoderasi.
Belum ada komentar.