periskop.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sementara hingga Desember mencapai Rp2.602,3 triliun atau 95,3% dari pagu Anggaran Pemerintah Belanja Negara (APBN).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi tersebut terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.500,4 triliun atau 129,3% dari pagu, serta belanja non-K/L sebesar Rp1.102,0 triliun atau 71,5% dari pagu.
"Belanja pemerintah pusatnya awal APBN-nya adalah Rp2.701,4 triliun dan realisasi sementara 31 Desember adalah Rp2.602,3 triliun," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis (18/12).
Suahasil menjelaskan bahwa peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya tambahan belanja serta pergeseran anggaran. Pergeseran itu dilakukan untuk menyesuaikan dengan prioritas pemerintah, termasuk pengalihan sebagian belanja non-kementerian/lembaga (non-KL) menjadi belanja kementerian/lembaga (KL).
Pada belanja K/L, realisasi terbesar berasal dari belanja barang yang mencapai Rp564,9 triliun atau tumbuh 8,3%, diikuti belanja pegawai sebesar Rp321,3 triliun atau tumbuh 10,1%.
Kemudian belanja modal sebesar Rp427,5 triliun atau tumbuh 20,3%, dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp186,6 triliun atau tumbuh sekitar 20,5%
Suahasil menyebut belanja K/L difokuskan untuk menjaga daya beli masyarakat melalui program bansos seperti PBI JKN, PKH, kartu sembako, PIP, KIP Kuliah, serta pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Sementara itu, belanja non-K/L terutama digunakan untuk pembayaran pensiun yang tercatat on track dengan realisasi Rp166,5 triliun atau tumbuh 3,7%.
Jumlah penerima pensiun pada 2025 tercatat meningkat sekitar 100 ribu orang menjadi 3,73 juta penerima, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar