Periskop.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menyebut, reformasi perusahaan-perusahaan BUMN besar akan menjadi agenda selanjutnya yang akan dijalankan mulai tahun 2026.
Danantara menyebut PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), semuanya berada di posisi tepat untuk pemulihan pendapatan. Hal ini seiring biaya dana yang menurun dan pertumbuhan pinjaman yang membaik.
Sementara itu, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dinilai berada di posisi yang tepat untuk siap memberikan nilai kepada para pemegang saham, dengan memanfaatkan aset yang lebih tinggi. Hal-hal tersebut ada dalam dokumen Danantara Economic Outlook 2026 yang dipaparkan di Jakarta, Rabu (14/1).
Danantara sendiri telah memperoleh kredibilitas pasar sampai batas tertentu, dari upaya pemulihan yang tengah berlangsung di PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA), PT Krakatau Steel Tbk (KRAS), serta PT Timah Tbk (TINS).
Danantara menyebut, total aset BUMN secara kolektif mencakup lebih dari separuh Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia. Artinya perbaikan operasional akan memiliki implikasi yang luas bagi prospek pertumbuhan Indonesia.
Selain itu, aktivitas ekonomi sehari-hari terkait erat dengan BUMN, di antaranya listrik dari PT PLN, bahan bakar dari PT Pertamina, perjalanan udara melalui Garuda Indonesia, serta tabungan yang dipercayakan kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Presiden RI Prabowo Subianto sendiri secara eksplisit menetapkan tujuan untuk mengurangi jumlah BUMN dari lebih dari 1.000 menjadi sekitar 200. Langkah ini perlu dipahami sebagai program multi-tahun, bukan tindakan korporasi satu tahun Kalender.
“Bagi pasar, publik, jumlah entitas yang lebih sedikit dapat berarti lebih sedikit konflik mandat dan keputusan bisnis yang lebih konsisten, yang pada akhirnya akan menghasilkan pengembalian yang lebih besar bagi pemegang saham dalam bentuk dividen,” tulis Danantara.
Danantara pun menargetkan perusahaan BUMN untuk berkembang menjadi entitas yang lebih Tangguh. Juga mampu menghadapi siklus ekonomi makro seperti fluktuasi harga komoditas dan volatilitas yang meningkat di pasar keuangan global, yang dapat mengganggu keputusan pembiayaan.
“Pasar telah merespons secara positif terhadap pemulihan beberapa BUMN, sebagaimana dibuktikan oleh kenaikan tajam harga saham. Investor menghargai kemajuan restrukturisasi yang nyata, menandakan kepercayaan pada agenda reformasi,” tulis dokumen Danantara Economic Outlook 2026.
Kinerja Direksi
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pembenahan menyeluruh terhadap badan usaha milik negara (BUMN). Hal ini menyusul kinerja sebagian jajaran direksi yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan negara.
"Terlalu banyak pengalaman kita, direksi-direksi BUMN, saya katakan saja tidak baik. Saya beri tugas kepada Kepala Danantara dan beberapa menteri-menteri yang bertanggung jawab untuk membersihkan semua BUMN," kata Prabowo dalam peresmian Pertamina Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin.
Presiden menyinggung mengenai kondisi sejumlah BUMN yang mengalami kerugian namun tetap meminta bonus atau tantiem. Prabowo menegaskan, jabatan di BUMN merupakan bentuk pengabdian, sehingga pihak yang tidak sanggup menjalankan tanggung jawab sesuai ketentuan diminta untuk mengundurkan diri.
"BUMN sangat banyak. Banyak yang rugi, sudah rugi, minta tantiem lagi. Tidak tahu malu, ndablek menurut saya. Kalau tidak mau, kalau tidak sanggup mengabdi dengan penghasilan yang tersedia, berhenti saja. Segera minta berhenti. Banyak yang siap menggantikan saudara-saudara. Saya percaya banyak yang siap menggantikan," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo kembali menegaskan arah kebijakan menuju swasembada energi. Dirinya menilai upaya tersebut selama ini terhambat oleh lemahnya kemauan dan adanya praktik tidak jujur di tingkat manajemen, termasuk tindakan menipu atasan hingga presiden demi keuntungan pribadi.
"Selama ini menurut saya tidak ada will, selama ini banyak di posisi manajemen, di posisi kritis membohongi atasan, menipu atasan, menipu Presiden untuk mencari keuntungan pribadi. Sekarang harus hentikan seperti itu," tuturnya.
Menurut Kepala Negara, kekayaan negara harus dijaga secara serius karena menjadi modal utama untuk memperkuat bangsa, mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Juga mendorong pengembangan industri dan teknologi dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat.
Presiden pun menyinggung pentingnya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan program hilirisasi. Ia menyatakan optimisme bahwa dengan pengelolaan yang baik dan tata kelola yang bersih, tujuan hilirisasi nasional dapat dicapai.
"Program hilirisasi kita membutuhkan uang. Tapi saya optimis dengan pengelolaan yang baik Kita akan mampu mencapai tujuan hilirisasi itu," pungkasnya.
Langkah tegas Prabowo sendiri mendapat dukungan Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim. Menurutnya, upaya Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi kinerja badan usaha milik negara, terutama terhadap komisaris dan direksi perusahaan yang merugi namun tetap meminta tantiem atau bonus, perlu didukung.
“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal perusahaan merugi, tetapi elitenya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, melainkan soal etika kepemimpinan,” ujar Rivqy dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Lebih lanjut dia memandang praktik meminta tantiem di tengah kinerja buruk, merupakan bentuk normalisasi kegagalan yang tidak boleh dibiarkan terus berlangsung di BUMN.
“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” tuturnya.
Tinggalkan Komentar
Komentar