periskop.id - Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia yang juga Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI, Solikin M. Juhro, menjelaskan tantangan kebijakan moneter saat ini tidak hanya terletak pada penambahan likuiditas. Menurut dia, tantangan saat ini terutama pada lemahnya respons dari sisi permintaan (demand) di perekonomian.
Solikin menjelaskan uang primer atau M0 merupakan cikal bakal uang yang diciptakan oleh otoritas moneter. Namun, uang primer tersebut tidak otomatis beredar dan mendorong aktivitas ekonomi apabila tidak melalui mekanisme penciptaan uang di sistem keuangan.
"M0 itu dia adalah embryo uang. Jadi M0 itu adalah uang primer itu atau primary money itu adalah cikal bakal uang. Dia merupakan utang atau tagihan dari otoritas moneter terhadap masyarakat. Itu nggak akan jadi uang apabila dia tidak dilakukan mekanisme penciptaan," kata Solikin dalam Rapat dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Deputi Gubernur BI, di Komplek DPR RI, Jakarta, Jumat (23/1).
Solikin menuturkan, meskipun Bank Indonesia telah menambah likuiditas, termasuk melalui kebijakan penurunan giro wajib minimum (GWM) maupun penempatan dana pemerintah di perbankan seperti di bank-bank Himbara senilai Rp276 triliun, langkah tersebut belum otomatis mendorong pembiayaan ke sektor riil.
Menurutnya, hal itu terjadi karena respons permintaan saat ini tidak sekuat beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya, likuiditas yang digelontorkan tidak sepenuhnya terserap untuk kegiatan ekonomi produktif.
"Jadi belum kuat gitu lho. Nah sehingga memang disini langkah untuk kita mendorong pembiayaan dari sisi supply, harus dielankan dengan sisi demand," jelasnya.
Solikin menekankan bahwa dorongan dari sisi penawaran (supply) melalui kebijakan moneter harus berjalan seiring dengan penguatan sisi permintaan. Dalam konteks tersebut, kebijakan sektoral dan fiskal memiliki peran yang lebih langsung dibandingkan kebijakan moneter yang bersifat tidak langsung melalui intermediasi perbankan.
Oleh karena itu, koordinasi kebijakan antarotoritas menjadi kunci. Ia menyebut, isu bottlenecking untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kini menjadi perhatian bersama dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
"Sebagaimana kemarin juga tempo hari menjadi concern dari anggota Dewan, bahwasannya kok KSSK ini hanya pro-stability. Tapi dalam beberapa waktu terakhir, concern yang sama mengenai bottlenecking untuk mendorong pertumbuhan, mendorong sisi demand ini, menjadi sama-sama kita pikirkan," tutup Solikin.
Tinggalkan Komentar
Komentar